Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memberi suap kepada hakim. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana sembilan tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 150 hari. Tidak hanya itu, jaksa meminta agar majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk memberhentikan Junaedi secara tetap dari profesinya.

Lebih jauh, jaksa turut meminta agar terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil sekaligus dicopot dari jabatannya sebagai dosen pada Universitas Indonesia (UI).

Dalam surat tuntutan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa menegaskan bahwa praktik suap terhadap hakim merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi dan integritas peradilan. Dalam persidangan, jaksa memaparkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini berkaitan dengan vonis lepas terhadap tiga korporasi besar yang terjerat perkara di sektor CPO. Vonis lepas atau onslag dalam hukum pidana berarti perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut jaksa, praktik suap tersebut bertujuan memengaruhi putusan pengadilan agar terdakwa korporasi memperoleh putusan yang menguntungkan.

Selain dugaan suap terkait perkara CPO, Junaedi juga didakwa bersama sejumlah pihak lain, termasuk advokat Tian Bahtiar, Marcella Santoso, dan M Adhiya Muzakki, dalam dugaan perintangan penanganan tiga perkara besar.

Ketiga perkara tersebut meliputi kasus dugaan korupsi timah, korupsi impor gula, serta dugaan korupsi perizinan ekspor CPO.

Jaksa menilai para terdakwa secara aktif menyusun program serta konten komunikasi publik yang bertujuan membentuk opini negatif terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Upaya tersebut disebut sebagai bentuk obstruction of justice atau perintangan proses hukum.

Nama Junaedi Saibih sendiri dikenal sebagai staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum UI sejak 2002, berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi universitas tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang akademisi hukum yang selama ini mengajar tentang sistem peradilan dan prosedur hukum.

Perkara ini juga menarik perhatian publik karena berkaitan dengan vonis lepas terhadap korporasi besar di sektor CPO, komoditas strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Industri CPO selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan, terutama terkait kebijakan ekspor, tata kelola perizinan, hingga dugaan praktik korupsi yang merugikan negara.

Setelah pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa. Majelis hakim kemudian akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan jaksa bukanlah vonis akhir. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, masih terbuka upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Perkara yang menjerat Junaedi Saibih menambah daftar panjang kasus dugaan suap di lingkungan peradilan Indonesia. Tuntutan sembilan tahun penjara serta permintaan pemberhentian dari profesi advokat dan jabatan akademik menunjukkan keseriusan jaksa dalam menilai perbuatan tersebut.

Kini, publik menanti putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menentukan nasib hukum terdakwa sekaligus menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dalam amar tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Marcella Santoso dari profesinya sebagai pengacara. Langkah itu dinilai sebagai konsekuensi etik dan hukum atas perbuatannya yang disebut terbukti memberikan suap kepada hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi besar di sektor sawit.

Jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mencederai proses peradilan, tetapi juga merusak integritas profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Profesi advokat, menurut jaksa, memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan martabat hukum, sehingga ketika terbukti terlibat dalam praktik suap, sanksi etik berupa pemberhentian tetap dinilai relevan dan proporsional.

Selain meminta pencabutan status advokat, jaksa juga menuntut Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 150 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Tidak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi dan harta bendanya tidak mencukupi untuk disita, maka terdakwa dituntut menjalani tambahan pidana penjara selama 8 tahun.

Dalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan di persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga disebut melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

]]> https://eranasional.com/98354/perkara-suap-hakim-cpo-jaksa-tuntut-pencabutan-profesi-advokat-marcella/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93511/djbc-polri-berhasil-amankan-1-802-ton-produk-cpo-oplosan https://eranasional.com/93511/djbc-polri-berhasil-amankan-1-802-ton-produk-cpo-oplosan#respond Thu, 06 Nov 2025 08:40:49 +0000 https://eranasional.com/93511/djbc-polri-berhasil-amankan-1-802-ton-produk-cpo-oplosan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Operasi Gabungan Direktorat Jenderal Bea Cuka (DJBC)i -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Kepolisian RI (Polri) berhasil mengamankan 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (cruse palm oil/CPO), yakni fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan muatan senilai Rp28,7 miliar itu disebut milik PT MMS.

“Menurut hasil operasi gabungan tersebut, fatty matter itu hendak diekspor namun diduga melakukan pelanggaran ekspor turunan CPO. Produk tersebut dikategorikan barang tidak kena bea keluar (BK) dan tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor,” kata Dirjen Jaka salam konferensi pers di Jakarta Utara, Kamis.

Untuk kronologi temuannya, lanjut Jaka mengatakan berhasil lakukan penahanan kontener milik MMS di pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberihatukan fatty meteer senilai Rp28,7 miliar pada dokumen awal, tidak kena bea keluar dan tidak termasuk lartas.

“Namun hasil pemeriksaan oleh Satgasus Polri, barang tersebut mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi kena ketentuan ekspor,” tambah Dirjen Jaka.

Jaka mengatakan saat ini penanganan lebih lanjut sedang dilakukan. Ini sinergi hulu hilir Satgas nasional.

“Satgas PKH di bawah Presiden, memperkuat sisi hulu perizinan dan pengawasan lahan, serta konsolidasi sektor sawit. Kemenkeu-Ditjen Pajak dan Bea Cukai bersama Polri memperkuat hilir, yaitu pengawasan dan penindakan potensi penerimaan negara. Kolaborasi sangat krusial,” paparnya.

.Kronologi Selanjutnya 

Kemudian pada 27 Oktober 2025 hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor. Lalu, pada 31 Oktober 2025 pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.

Disebutkan Dirjen Jaka, penindakan ini mengacu pada hasil analisis Ditjen Pajak Kemenkeu, di mana ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing).

Sepanjang 2025, terdapat 25 Wajib Pajak (termasuk PT MMS) yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun.

“Selain kasus 87 kontainer ini, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 kontainer dengan berat 1m044 ton dengan nilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan,” tandasnya.

Dengan adanya keruigian negara tersebut, kata Prabbowo, bisa digunakan untuk renovasi 8 ribu sekolah.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Senin (20/10).

Prabowo menyatakan uang sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Ia menyebut 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan belum diperhatikan oleh negara.

JAKARTA, Eranasional.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerahkan hasil kajian bedah kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO atau minyak sawit mentah ke Jaksa Pidana Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus tersebut menyeret nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Koordinator Nasional Aliansi BEM SI Sayuthi mengatakan rekomendasi yang diberikan merupakan hasil bedah kasus yang melibatkan beberapa pakar hukum yaitu Mudzakir, Abdul Fickar, Boyamin Saiman, dan M Andreab Saefudin.

“Rekomendasi itu diserahkan pada Rabu (9/8) lalu. Kami melaporkan hasil bedah kasus penyalahgunaan wewenang dalam ekspor CPO ke Jampidsus karena ada temuan baru untuk mendukung data-data bahwa Menko Perekonomian AH (Airlangga Hartarto) membangkang terhadap perintah Presiden Jokowi,” kata Sayuthi dalam keterangan persnya yang diterima, Jumat (13/8/2023).

Dia menyebut salah satu bukti bahwa Airlangga membangkang perintah Presiden Jokowi yaitu terlihat dari hasil rapat terbatas (Ratas) pada tanggal 15 Maret 2022. Saat itu Jokowi meminta Ketua Umum Partai Golkar tersebut mencabut Harga Eceran (HET) minyak goreng dan menginstruksikan dan mewajibkan perusahaan pemasok ekspor CPO dari sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.

Namun dalam Ratas ke esokan harinya yang tidak dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu, Muhammad Lutfi, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian malah mencabut HET dan Domestic Market Obligation (DMO).

Aturan yang dicabut Airlangga itu awalnya mewajibkan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak CPO bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana, dalam rangka penyediaan CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Padahal Presiden tidak memerintahkan untuk mencabut DMO, keputusan AH itu yang harus kita kawal. Karena pengambilan keputusan itu (cabut DMO) adalah pembangkangan kepada Presiden,” jelas Sayuthi.

Akibatnya, efek dari pembangkangan terhadap keputusan Presiden Jokowi itu membuat kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

Dalam kasus ini, tiga perusahaan minyak sudah menjadi terdakwa karena melakukan ekspor ke luar negeri tanpa mengedepankan kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Padahal, saat itu perintah Jokowi menaikkan kebutuhan minyak dalam negeri dari 20 persen menjadi 30 persen.

“Ekspor minyak goreng ke luar negeri secara membabi buta itu membuat rakyat sengsara. Oleh itu kami dari Aliansi BEM SI akan mengawal kasus ini sampai tuntas, siapapun yang terlibat harus diusut,” tegas Sayuthi.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO tahun 2021-2022, Senin (24/7).

Usai diperiksa selama 12 jam, Airlangga mengaku dirinya dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik.

“Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya,” kata Airlangga.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan maksud dari permintaan keterangan dari Airlangga Hartarto bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan penanggulangan tindak pindana korupsi dalam proses ekspor CPO.

“Yang jelas, inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan-tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng,” kata Kuntadi, Senin (24/7).

Kata dia, pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto untuk mendalami kaitan dengan Lin Che Wei terpidana dalam kasus ini.

Lin Che Wei sendiri telah divonis Mahkamah Agung (MA) 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta dalam putusannya 12 Mei 2023.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan. Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan itu pada tingkat banding.

Lin Che Wei disebut membuat analisis realisasi beberapa perusahaan hingga Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag memberikan izin ekspor ke beberapa pelaku usaha saat itu. Meski tanpa penugasan/penunjukan, ia berperan sebagai advisor atau sebagai analisis pada Kementerian Perdagangan. 

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku sudah menemukan benang merah terkait persoalan baimitu harga dan ketersedian minyak goreng.

Menurut Zulkifli, mengenai persoalan kenaikan harga minyak goreng dapat selesai dalam satu hingga dua bulan kedepan.

“Memang minyak curah ini saya sudah tahu benang merahnya ya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 20 Juni 2022.

“Saya sudah tahu. Sudah (tahu) sekarang mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal, saya sudah tahu sebab-sebabnya,” bebernya.

Mendag Zulkifli menegaskan, tidak ada mafia yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng.

Menurutnya, penyebab naiknya harga minyak goreng dipengaruhi keterlambatan pemerintah dalam mengatasi stok CPO.

Zulkifli mengatakan bahwa nantinya di lebih dari 10 ribu titik itu akan disuplai selama 24 jam penuh dan diawasi apabila ada keterlambatan pasokan dan sebagainya.

“Ada tiga jalur distribusi, ada 10 ribuan titik, sekarang lagi saya suruh install di 10 ribu titik lebih, itu orang bisa membeli dengan harga Rp14.000,” katanya.

Zulkifli Hasan meyakini bahwa solusi tersebut dapat mengurai persoalan jalur jalur distribusi minyak goreng curah.

Langkah kedua yang disiapkan Mendag adalah dengan mengembangkan kemasan sederhana untuk minyak curah, agar memudahkan proses distribusi, terutama dalam menjangkau kawasan pelosok Indonesia.

“Misalnya jauh-jauh gimana bawa galon kalau jauh. Misalnya di Maluku kan, ya, sehingga kemasan itu nanti bisa diterima di mana, jalur distribusinya akan lebih mudah. Jadi doakanlah, mudah-mudahan minyak curah ini satu bulan dua bulan ini target kita akan terlaksana Rp14.000,” ujar Zulkifli. (fjr)