Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. Namun, Syamsuddin menjelaskan, Dewas KPK hanya akan fokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK.

“Dewas ini melakukan penegakan etik. Untuk pidananya, Pihak yang berwenang akan melakukannya,” pungkas Syamsuddin. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas KPK menjadwalkan memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (26/10), terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun, Firli meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengundur jadwal pemeriksaa setelah tanggal 8 November

“Alasannya beliau minta diundur belum diketahui. Silakan saja tanya ke sana (Firli Bahuri),” kata anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Dalam kasus dugaan pelanggaran etika dari pertemuan Firli dengan SYL, seharusnya Dewan Pengawas KPK memeriksa lima pimpinan KPK. Namun, kata Albertina, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang terkonfirmasi memenuhi panggilan pemeriksaan itu.

“Kami baru dapat konfirmasi dari sekretaris pimpinan KPK, yang bisa diperiksa hari ini hanya Pak Nurul Ghufron,” ungkapnya.

Sedangkan dua pimpinan KPK lainnya sedang berada di luar kota dan satu lainnya sedang sakit.

“Pak Nawawi sedang sakit, Pak Johanis Tanak dan dan Pak Alexander Marwata sedang dinas di luar kota,” jelas Albertino.

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku sudah mendapat informasi soal dugaan adanya tahanan kasus korupsi dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih menemui pimpinan KPK. Dewas sedang mendalami informasi ini.

“Itu masih kita dalami,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Informasi yang didapat, kejadian ini pada 28 Juli 2023. Lantai 15 adalah ruangan pimpinan KPK. Tahanan itu disebut-sebut adalah tersangka kasus dugaan suap di Mahkamah Agung (MA).

Belum dapat dipastikan, siapa pimpinan KPK yang ditemui tahanan tersebut. Bila pun benar, ada aturan di KPK yang tidak memperbolehkan pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara.

Dikonfirmasi kabar tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum dijawab. Pesan WhatsApp (WA) yang disampaikan belum dibalas. Demikian juga jajaran pimpinan KPK.

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengomentari informasi itu.

“Pimpinan KPK lagi, lagi-lagi pimpinan KPK,” tulis Novel dalam akun X (Twitter) miliknya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pihaknya menyerahkan penanganan kasus pungli di Rutan KPK pada proses penyelidikan KPK.

Menanggapi itu, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut andil dan selalu dilibatkan dalam menentukan kehadiran, juga pembangunan fisik rutan KPK tersebut.

“Memang Kemenkumham ikut di situ, timnya ada di situ. Sejak awal mendesain penjara itu (Rutan KPK), mereka kita panggil, kita libatkan,” kata Saut saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Bahkan, ungkap Saut, Kemenkumham memberikan syarat-syarat pembangunan Rutan KPK. “Semua syarat-syarat mereka yang menentukan, mana ruang olahraga, mana ruang yang lainnya. Itu artinya sejak awal secara fisik mereka ikut menentukan,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Saut, Kemenkumham tidak bisa lepas tangan begitu saja ketika mengetahui ada yang salah di internal Rutan KPK.

“Dia enggak bisa lepas tangan, karena KPK sekarang sudah bagian dari pemerintah. Ya dia harus mengontrol itu,” ujar Saut.

Menurut dia, Kemenkumham tidak bisa normatif untuk memantau KPK. Sebab, undang-undang baru membuat KPK tidak bisa lagi diharapkan.

“Dengan UU baru semuanya berubah. Jadi kita jangan berharap banyak lagi dengan KPK sebelum UU itu dikembalikan sebagaimana mestinya,” tukasnya.

“Kemenkumham harus turut bertanggung jawab mengenai pungli di Rutan KPK, karena secara hukum Kemenkumham yang bertanggung jawab,” sambung Saut.

Justru, Saut menilai, sebenarnya sekarang ini bentuk ketidakberesan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi secara keseluruhan.

“Makin amburadul, keudian dia mau lepas tangan gitu. Sebenarnya ini sudah kita perkirakan,” pungkasnya.

Perkataan Menteri Yasonna Laoly

Sebelumnya, di tempat berbeda, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merespon temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal temuan pungli di Rutan KPK sebesar Rp4 miliar. Yasonna menyatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut pada proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.

“Kita serahkan kepada KPK dulu proses hukumnya seperti apa,” kata Yasonna di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Meski begitu, jika terbukti terjadi pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ini, dia meminta dproses secara hukum. “Itu diproses secara hukum saja, enggak ada urusannya dengan kita,” tegas Yasonna.

Untuk diketahui, Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di bawah otoritas Kemenkumham.

JAKARTA, Eranasional.com – Rumah tahanan (Rutan) KPK tak luput dari praktik pungutan liar (pungli). Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris.

Dewas KPK mengungkapkan, uang hasil pungli di Rutan KPK sebesar Rp4 miliar, dan ditampung di rekening pihak ketiga.

“Saya lupa, tapi lebih dari satu rekening,” kata Syamsuddin Haris, Jumat (23/6/2023).

Dia lantas membenarkan bahwa Dewan KPK telah menerima hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal temuan dugaan praktik pungli tersebut.

KPK bekerja sama dengan PPATK dalam mengusut dugaan pungli di tempat penahanan para tersangka korupsi itu. Kata dia.

Namun, Syamsuddin Haris belum mengetahui secara persis, apakah rekening yang digunakan merupakan milik orang terdekat atau pengusaha. “Kita tunggu saja hasil penyelidikan KPK,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan diduga terjadi praktik pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Dari hasil penyelidikan, uang tersebut tidak langsung mengalir ke rekening oknum pegawai KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Satu per satu dokumen yang diduga berkaitan dengan pembocoran dokumen rahasia KPK muncul. Usai rekaman suara kini ada rekaman video yang disebut-sebut terkait dugaan pembocoran yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Informasi mengenai hal itu tampak di salah satu cuitan di Twitter yang juga di-retweet dua mantan penyidik KPK yaitu Novel Baswedan dan Yudi Purnomo.

Novel hanya me-retweet cuitan itu, sedangkan Yudi sedikit memberikan komentar.

“Pengalaman saya ini suasana saat penyidik KPK geledah, memakai sarung tangan, dan situasinya sedang menginterogasi pemilik barang bukti yang ditemukan untuk ditanya dokumen-dokumen itu terkait apa dan mengapa bisa ada di dia, siapa yang ngasih,” ucap Yudi melalui akun Twitternya seperti dikutip, Senin (10/4/2023).

Dari video yang berdurasi kurang lebih 26 detik itu terlihat boks berisi sejumlah berkas dokumen. Video itu tidak menampilkan secara utuh pihak yang terlibat pembicaraan. Tampak ada salah satu orang yang mengenakan arloji di tangan kanannya. Orang itu tidak mengenakan sarung tangan ketika mengambil berkas di dalam boks. Sedangkan seorang lainnya terlihat mengenakan sarung tangan warna hitam. Orang yang memakai sarung tangan diduga adalah penyidik KPK.

Berikut percakapan yang terdengar dari video itu:

“Oh ini, ini yang saya cerita tadi. Iya saya disebut di sini. Itu Pak Menteri dapatnya dari Pak Firli. Dari Pak Firli dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif”.