Bersamaan dengan laporan tersebut, kantor hukum ini juga melayangkan Surat Somasi resmi guna menuntut pertanggungjawaban manajemen perusahaan. Langkah tegas ini dipicu oleh dugaan wanprestasi serta indikasi kuat tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi.

Langkah hukum ini diambil untuk membela sembilan orang klien yang memberikan kuasa khusus dengan total kerugian materiil teridentifikasi mencapai lebih dari Rp485 juta.

Para korban investasi tersebut diketahui tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya berfokus pada satu daerah saja. Penawaran program ini diduga kuat dipasarkan secara masif lewat nama “Titip Qurban” dan “Titip Sapi Perah”.

Berdasarkan hasil investigasi tim hukum, PT SPI awalnya menawarkan skema investasi ternak dengan iming-iming janji imbal hasil bulanan kepada para investor.

Selain itu, manajemen perusahaan juga memberikan jaminan berupa pengembalian modal pokok pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Pembayaran dividen tersebut sempat berjalan normal pada tahap awal, namun mulai macet total sejak akhir 2025.

Kerugian para investor semakin diperparah setelah sejumlah korban melaporkan hilangnya kontak dengan pihak admin, serta dihapusnya akun media sosial resmi PT SPI.

Kecurigaan semakin menguat ketika para korban melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang ternak dan mendapati kondisinya sudah kosong melompong. Jumlah hewan yang ada di lapangan terbukti tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Managing Partner MIKK Advocates, Muhamad Irfan Kasuma mengatakan bahwa, pola yang ia temukan yakni mulai dari hilangnya jejak digital perusahaan hingga tidak ditemukannya ternak sesuai jumlah yang dijanjikan.

“Hal ini menunjukkan bukan sekadar kegagalan bisnis biasa. Kami mengapresiasi keberanian klien untuk menempuh jalur hukum, dan kami akan mengawal proses ini hingga tuntas,” tegasnya dalam siaran pers, Minggu (19/7/2026).

Muhamad Irfan Kasuma menambahkan bahwa pola gagal bayar serta keterangan berubah-ubah dari pihak manajemen mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang serius.

Kasus ini diduga kuat telah melanggar Pasal 492 terkait penipuan dan Pasal 486 terkait penggelapan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak para korban melalui jalur pidana maupun perdata.

Secara umum, skema penitipan modal untuk dikelola menjadi aset hewan ternak memang sah secara hukum apabila dijalankan dengan itikad baik serta transparansi.

Namun, model bisnis ini sangat rentan disalahgunakan menjadi skema Ponzi, yaitu ketika uang investor baru hanya digunakan untuk membayar bagi hasil investor lama. Masyarakat pun diminta waspada jika ada tawaran profit tinggi tanpa verifikasi fisik.

Melihat skala pemasaran program yang cukup luas, MIKK Advocates menduga jumlah korban investasi dari PT SPI ini kemungkinan jauh lebih besar dari data saat ini.

Oleh karena itu, bagi masyarakat luas yang merasa ikut dirugikan oleh program “Titip Ternak” ini diimbau untuk segera melapor. Pihak kantor hukum membuka pintu bagi korban lain untuk bergabung dalam langkah hukum kolektif. (***)

Adly mengaku kasus hukum yang kini dihadapinya telah menimbulkan berbagai kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil. Meski demikian, ia menegaskan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara.

“Kalau kerugian sih banyak. Jadi sebelumnya saya minta maaf buat keluarga saya, buat kerabat, dan semua orang yang melihat berita belakangan ini. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tulus untuk menjalani proses hukum yang ada,” ujar Adly di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Terkait perkembangan kasus tersebut, Adly memilih untuk tidak banyak memberikan pernyataan di ruang publik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama kuasa hukum akan membuktikan kebenaran melalui jalur hukum, bukan melalui opini atau pernyataan di media.

“Kita akan buktikan nanti ke depannya. Saya enggak mau banyak-banyak bicara. Biar nanti proses hukum yang dijalankan, kita akan buktikan,” ucapnya.

Ia juga memohon doa agar seluruh proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan permasalahan ini bisa segera menemukan titik terang. Adly berharap, setelah persoalan tersebut selesai, ia dapat kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa.

“Mohon doanya biar semuanya bisa segera beres, selesai, dan saya juga bisa beraktivitas kembali,” katanya.

Meski menghadapi tekanan berat, Adly berusaha menyikapi persoalan ini dengan lapang dada. Ia menilai cobaan yang datang bertubi-tubi merupakan bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan sikap ikhlas.

“Enggak apa-apa, memang semua orang pasti merasakan dan melewati ujian. Kalau kita dikasih ujian bertubi-tubi mungkin karena kita mampu. Ya, disyukuri saja, pasti ada hikmahnya,” ungkap Adly.

Ia kembali menegaskan permohonan maaf dan doa kepada publik agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan secara adil dan transparan.

“Sekali lagi mohon doanya buat teman-teman semua supaya semuanya cepat beres, cepat jelas, dan saya juga bisa kembali melakukan kegiatan. Terima kasih,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan ERANASIONAL.COM, kasus ini bermula pada awal tahun 2023, ketika Abdul Hadi, melalui seorang perantara bernama Agung Wahyono, diperkenalkan kepada Adly Fairuz. Dalam pertemuan tersebut, Adly diklaim dapat membantu meloloskan anak Abdul Hadi sebagai calon anggota Akpol.

Dalam prosesnya, pihak korban disebut telah menyetorkan dana dengan total mencapai Rp 3,65 miliar. Namun, upaya meloloskan calon Akpol tersebut gagal dalam dua kali seleksi, masing-masing pada tahun 2023 dan 2024.

Pada tahun 2025, pihak Adly disebut sempat menandatangani akta notaris yang berisi kesepakatan pengembalian dana. Namun, dari total dana yang dijanjikan, baru Rp 500 juta yang dikembalikan, sementara sisanya belum dilunasi.

Karena pembayaran tidak kunjung tuntas, Abdul Hadi kemudian melayangkan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2026, dengan nilai gugatan hampir Rp 5 miliar.

Tak hanya itu, kasus ini juga dilaporkan secara pidana ke Polres Metro Jakarta Timur atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan pihak Adly Fairuz menyatakan akan kooperatif mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta– Seorang warga berinisial YF ditangkap terkait dugaan penipuan sembilan orang untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. YF menerima uang Rp5 juta sampai Rp25 juta dari para korban.

Kasatpol PP DKI Arifin menyampaikan dugaan penipuan itu terungkap usai satu dari sembilan korban merasa curiga dengan aktivitas pekerjaannya. Korban curiga karena tak pernah absen maupun datang ke kantor.

“Kami dari Satpol PP DKI Jakarta, telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan penipuan, dengan pola merekrut Anggota Satpol PP,” kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin dalam video yang diterima Eranasional, Selasa (27/7).

Mereka tidak pernah kumpul dan dapat arahan di kantor resmi. Bahkan arahan disampaikan dari rumah yang namanya YF tadi. Rumahnya di Bekasi,” ujarnya.

Arifin mengatakan para korban yang direkrut oleh YF diminta untuk menyetorkan uang sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta. YF dibantu oleh salah kerabatnya berinisial BA, yang juga telah diamankan.

Menurut Arifin, para korban sempat bekerja sejak bulan Mei 2021. Mereka, kata Arifin, juga mengaku telah diberikan gaji oleh YF dengan nilai berbeda, mulai di bawah Rp1 juta hingga Rp2 juta.

“Mereka kerja di wilayah kawasan Jakarta Utara kemudian ke Jakarta Timur. Mereka melakukan pengawasan PPKM. Pendalaman lebih lanjut kita serahkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Lebih lanjut, Arifin menyebut YF juga diduga melakukan penipuan untuk merekrut pegawai di Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Mereka juga rekrut di luar Satpol PP, mereka secara ilegal rekrut untuk dijadikan pegawai Dishub, pegawai PTSP pegawai Dinas Citata, nah mungkin pendalaman kita serahkan ke penyidik kepolisian,” ujarnya.