JAKARTA, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, memvonis mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp19,6 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi.

“Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 8 tahun, serta membayar uang pengganti sebesar Rp19.690.793.900. Paling lama dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Hakim Rianto menyatakan, harta benda Lukas Enembe akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukup, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun penjara.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Lukas Enembe 10,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47.833.485.350.

“Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” ucap Jaksa KPK Wawan Yunawarto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Rabu (14/9).

Jaksa KPK meyakini Lukas Enembe melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Lukas Enembe

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menyebut dirinya adalah orang yang bekerja paling jujur di Papua. Dia mengucapkan itu untuk membantah dakwaan Jaksa KPK yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar.

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/8) kemarin, Lukas menepis dakwaan Jaksa KPK tersebut.

“Saya tidak pernah menerima uang gratifikasi apapun Namanya,” kata Lukas Enembe di dalam ruang sidang.

“Saya orang yang kerja paling jujur di Papua,” sambungnya dengan nada tinggi.

Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, besaran suap yang diterima Lukas Enembe yakni Rp45.843.485.350. Sedangkan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp1 miliar.

Lebih detail lagi, dakwaan kasus suap, Lukas menerima Rp10,4 miliar dari Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Selain itu, Lukas juga menerima dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo sebesar Rp35,4 miliar, yang terdiri dari uang Rp1 miliar dan Rp34,4 miliar dalam bentuk pembangunan atau renovasi aset Lukas berupa hotel, dapur catering, kos-kosan, dan rumah.

Sedangkan, dakwaan gratifikasi yaitu dituduh menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan, Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun.

Sekadar informasi, Lukas Enembe tengah menjalani proses hukum di Pengadilan TIpikor Jakarta. Setiap sidang digelar, Lukas kerap memprotes perlakuan KPK terhadap dirinya yang kini mendekam di Rutan KPK.

Dia juga sempat menolak menu makanan ala rutan dan tidak mau meminum obat yang membuat kondisi kesehatannya memburuk.

Kebiasaan dia lainnya di Rutan KPK juga dikeluhkan tahanan lain, karena disebut mempunyai kebiasaan yang jorok, yaitu buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) disembarang tempat.

JAKARTA, Eranasional.com – Lukas Enembe, Gubernur Papua nonaktif yang jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar sering buang air kecil di celana dan tempat tidur selama mendekam di Rutan KPK. Hal itu diungkapkan pengacaranya, Petrus Bala Pattyona.

Petrus mengaku dirinya menerima surat dari 20 penghuni Rutan KPK yang mengeluhkan kondisi Lukas Enembe yang sering buang air kecil di celana dan tempat tidur.

“Dalam surat yang ditandatangani John Irfan, tahanan Rutan KPK dan 19 tahanan lainnya, menuliskan bahwa Bapak Lukas Enembe selama enam bulan di rutan selalu kencing di celana dan di tempat tidur,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Petrus, Lukas tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar (BAB).

“Juga sering kencing di celana di kursi di ruang bersama, meludah ke lantai atau di tempat-tempat lain di mana dia berada, dan tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar, tidurnya di atas Kasur yang bau pesing karena Kasur itu tidak diganti,” ujarnya.

Dalam surat itu tertulis, para tahanan tidak sanggup lagi dengan perilaku Lukas. Petugas Rutan KPK pun tidak melakukan perawatan khusus terhadap Lukas Enembe.

“Para tahanan dengan kesibukan dan beban pikirannya yang masing-masing sudah tidak mungkin menyelesaikan hal-hal di atas,” ucap Petrus menirukan keluhan para tahanan KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mengeluhkan kondisi dirinya yang sedang sakit. Dia menuding KPK sebagai pembunuh jika dirinya sampai mati.

Lukas Enembe mengatakan itu saat membacakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yang digelar, Senin (19/6/2023).

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK mendakwa Lukas Enembe menerima suap dengan total Rp45,8miliar dan gratifikasi Rp1 miliar.

“Seandainya saya mati, pasti yang membunuh saya adalah KPK. Dan, saya sebagai kepala adat akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah, kecewa berat terhadap KPK yang menyebabkan kematian saya,” demikian ucapan Enembe yang dibacakan Petrus Pattyona.

Dalam nota keberatannya, Lukas Enembe menyatakan bahwa dirinya telah difitnah dan dimiskinkan oleh KPK. Dia menyebut dirinya tidak pernah merampok uang negara dan tidak pernah juga menerima suap apa pun. Akan tetapi, menurut dia, KPK tetap saja menggiring opini publik seolah-olah dirinya penjahat besar.

Kembali lagi soal kesehatan dirinya, Lukas Enembe mengaku sedang tidak baik-baik saja meski dipaksa mengikuti persidangan.

“Empat kali saya mengalami stroke, menderita diabetes. Sebelum ditahan, diabetes saya stadium empat, dan setelah ditahan menjadi stadium lima. Saya juga mengidap hepatitis,darah tinggi, jantung, dan banyak komplikasi penyakit dalam lainnya,” tuturnya.

“Hasil periksa terakhir dokter RSPAD menyatakan fungsi ginjal saya tinggal delapan persen,” sambung Enembe.

Dakwaan JPU KPK

Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Lukas Enembe telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar. Jaksa menjelaskan, uang puluhan miliar rupiah tersebut diduga diterima Lukas Enembe berasal dari dua pihak, yakni

dari Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Astrad Jaya, dan PT PT Melonesia Cahaya Timur, Piton Enumbi, sebesar Rp10.413.925.500.

Selain itu, Lukas Enembe juga menerima uang senilaiRp35.429.555.850 dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Jaya, dan pemilik Manfaat CV Walibhu, Rijatono Lakka.

JPU KPK menduga, suap dan gratifikasi diberikan agar Lukas Enembe bersama Kael Kambuaya dan One Yoman, mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Jika terbukti menerima suap dan gratifikasi, Lukas Enembe akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa politikus Partai Demokrat (PD), Andi Arief, terkait kasus korupsi Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Andi Arief mengaku ditanya soal pengakuan Ricky Pagawak perihal aliran uang korupsi ke pihak Demokrat.

“Ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbang (ke Partai Demokrat),” kata Andi Arief di KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Andi membantah aliran korupsi Ricky Pagawak mengalir ke Partai Demokrat. Dia menyebut uang korupsi Ricky diduga mengalir ke kader partai.

“Bukan ke Partai Demokrat, mungkin ke kader,” tegasnya.

Selain itu, dia membantah ikut menerima aliran uang dari Ricky Pagawak. “Enggak terima. Bukan ke saya,” ucapnya.

Andi Arief memastikan dirinya akan membantu KPK dalam menelusuri dugaan kader Partai Demokrat yang menerima aliran uang korupsi dari Ricky Pagawak.

“Saya dimintai KPK untuk membantu soal adanya temuan pihak yang menerima bantuan dari Pak Ricky Ham Pagawak,” ujar Andi Arief.

Ricky Pagawak ditangkap di rumah persembunyiannya di Abepura, Jayapura, pada Minggu (19/2). Sebelumnya, Ricky dinyatakan buronan sejak Juli 2022 setelah kabur ke Papua Nugini.

Jejak Ricky di wilayah Indonesia mulai terlacak oleh penyidik KPK sejak Januari 2023. Dia diduga keluar masuk Indonesia-Papua Nugini melalui ‘jalur tikus’.

KPK kini telah menahan Ricky Ham Pagawak atas dugaan kasus suap. KPK menyebutkan Ricky diduga menikmati uang suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total Rp200 miliar.