Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

Febrie diperiksa di Gedung Utama Kejagung, Selasa (8/9/2026). Berdasarkan pantauan, ia tiba sekitar pukul 10.01 WIB dan baru meninggalkan lokasi pemeriksaan pada pukul 16.42 WIB.

Saat keluar dari gedung, Febrie terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan kedua tangan dalam kondisi diborgol.

Sikap Febrie kali ini sedikit berbeda dibanding pemeriksaan sebelumnya. Ia sempat tersenyum ketika menyadari keberadaan awak media.

Namun, ia tetap tidak banyak memberikan komentar dan menyerahkan pertanyaan wartawan kepada kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

Febri Diansyah mengatakan, penyidik melontarkan sebanyak 22 pertanyaan kepada kliennya dalam pemeriksaan tersebut.

Salah satu materi yang didalami adalah hubungan Febrie dengan Tan Kian. Penyidik juga menanyakan apakah Febrie pernah mengenal maupun menerima sesuatu dari Tan Kian.

“Tadi ada 22 pertanyaan ya seingat saya,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Terkait dugaan penerimaan uang senilai Rp40 miliar dari Tan Kian, Febri menegaskan bahwa kliennya membantah tudingan tersebut.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia meminta publik tidak memandang langkah tersebut sebagai bentuk upaya menghindari proses hukum.

“Jadi tidak tepat jika praperadilan dipahami sebagai cara untuk mengaburkan proses hukum. Praperadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Febri, praperadilan diajukan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang menjerat kliennya.

Ia menilai terdapat sejumlah hal dalam proses penetapan Febrie sebagai tersangka yang perlu diuji secara hukum.

Salah satunya berkaitan dengan dugaan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar yang cukup.

“Yang kami uji dalam praperadilan ini adalah prosedurnya. Apakah penetapan tersangka, penggeledahan, maupun upaya paksa lainnya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak,” ujarnya.

Febri menambahkan, tim kuasa hukum akan mempersoalkan sejumlah tahapan dalam perkara tersebut, mulai dari penetapan tersangka hingga proses pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Selain itu, pihaknya akan menguji konstruksi tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut digabung dalam satu surat perintah penyidikan.

Ia memastikan pemerintah tidak akan menerapkan praktik “tebang pilih” dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

“Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa langkah penindakan harus dilakukan secara terukur dan bijaksana agar tidak mengganggu stabilitas nasional.

Menurutnya, pemberantasan penyelewengan harus mempertimbangkan waktu, strategi, dan dampak yang ditimbulkan.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Prabowo mengibaratkannya seperti penanganan penyakit kanker pada tubuh manusia. Menurutnya, tindakan yang tergesa-gesa belum tentu menjadi solusi terbaik.

“Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong saja tangannya, potong saja kakinya. Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan,” ujarnya.

Prabowo melanjutkan, perekonomian nasional juga harus dijaga seperti tubuh manusia yang sehat.

Ia menilai berbagai praktik penyimpangan, seperti mark-up anggaran, korupsi, penipuan, under-invoicing, transfer pricing, hingga kolusi antara birokrat dan pelaku usaha merupakan “racun” yang dapat merusak fondasi ekonomi negara.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik penyaluran kredit yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sebagai salah satu persoalan yang perlu dibenahi.

“Kalau diracuni dengan mark-up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under-invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki,” tegas Prabowo. []

Ma’ruf keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.09 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Kedua tangannya juga tampak diborgol saat petugas menggiringnya menuju mobil tahanan.

Kepada awak media, Ma’ruf mengaku telah memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik selama pemeriksaan berlangsung.

“Baik, sudah. Tadi saya dimintai banyak informasi, jadi saya menjelaskan supaya semuanya menjadi terang,” ujar Ma’ruf.

Namun, saat diberondong pertanyaan lebih lanjut mengenai perkara yang menjeratnya, ia memilih tidak memberikan penjelasan secara rinci.

“Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan,” katanya singkat.

Dengan pengawalan petugas KPK, Ma’ruf kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan.

Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap lokasi penahanan maupun memaparkan secara lengkap konstruksi perkara yang menjeratnya.

KPK menyatakan penjelasan resmi akan disampaikan dalam konferensi pers terkait penahanan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ma’ruf Cahyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penetapan tersangka dilakukan terhadap MC yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI pada periode 2019–2021.

“Pada perkara ini KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI periode 2019 sampai dengan 2021,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026). []

Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa uang itu diberikan oleh Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB), seorang pihak swasta yang juga merupakan tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Hingga 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF dengan total mencapai Rp800 juta,” ujar Taufik dalam konferensi pers, Jumat (3/7).

Menurut Taufik, penyerahan uang dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Afandin pertama kali menerima Rp500 juta yang disalurkan melalui sopir pribadinya, Zulkifli.

Masih pada Mei 2025, YQB kembali menyerahkan uang sebesar Rp150 juta melalui seorang perantara. Selanjutnya, pada April 2026, Afandin kembali menerima Rp150 juta yang juga disampaikan lewat sopir pribadinya.

KPK juga mengungkap bahwa pada akhir Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta uang sebesar Rp300 juta kepada YQB sebagai bagian dari komitmen fee proyek.

Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyatakan hanya mampu memenuhi sebagian permintaan tersebut dengan menyerahkan Rp100 juta.

“Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada YQB sejumlah Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee. Namun, pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut uang sejumlah Rp100 juta,” kata Taufik. []

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut turut dirangkaikan dengan penyampaian tindak lanjut hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ian Fidihanto Markos, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara nyata dan dimulai dari keteladanan para pimpinan di setiap satuan kerja.

“Sosialisasi hari ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli, dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” ujar Pamuji.

Ia juga meminta para kepala satuan kerja dan pejabat struktural menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.

“Saya meminta kepada para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Struktural untuk menjadi benteng pertama. Anda adalah role model. Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” tegasnya.

Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.

Berbagai tindak lanjut yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian agar semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berhasil meraih kategori Baik hingga Sangat Baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan sekaligus motivasi bagi seluruh satuan kerja imigrasi di Daerah Khusus Jakarta untuk terus berinovasi.

Melalui sinergi bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran Imigrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Keempat tersangka tersebut yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison, Sekretaris Disdikbud Muara Enim Abi Nurwardani, Adi Triadi yang merupakan pihak swasta sekaligus keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026 di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triadi terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore. Ketiganya mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol.

Saat digiring petugas menuju kendaraan tahanan, mereka memilih tidak memberikan komentar meski dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan.

Sementara itu, Cory Erin Hardi lebih dahulu dibawa ke Rutan KPK pada siang hari. Ia juga tidak memberikan keterangan kepada media.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai serta beberapa rekening bank dengan total saldo sekitar Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, sejumlah rekening yang diamankan diduga digunakan untuk menampung aliran dana hasil praktik suap.

Menariknya, rekening tersebut disebut menggunakan nama pihak lain, mulai dari office boy hingga pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, ada juga menggunakan rekening-rekening lainnya,” kata Budi kepada wartawan.

KPK juga menduga para penerima suap menggunakan modus buka-tutup rekening untuk menyamarkan jejak transaksi. Rekening baru dibuka setelah dana pada rekening sebelumnya telah didistribusikan.

“Para pihak menyiapkan rekening penampungan untuk menampung dugaan penerimaan dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Budi.

Penyidik KPK kini terus mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. []

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut dugaan penerimaan uang tersebut berlangsung sejak Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada periode 2023–2024 dan berlanjut ketika ia menduduki posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2025–2026.

Menurut Asep, informasi tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, tersangka lain, serta keterangan Silmy sendiri setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2–3 Juni 2026.

“Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini, ditemukan indikasi praktik tersebut berlangsung sejak yang bersangkutan menjabat Dirjen dan berlanjut saat menjadi Wamen,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6) malam.

KPK menduga praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah berlangsung selama periode 2022 hingga 2026.

Total dana yang diduga diterima sejumlah pihak, baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara, diperkirakan mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.

Khusus untuk Silmy Karim, penyidik menduga ia menerima bagian sebesar Rp100 juta setiap pekan yang diserahkan secara rutin setiap Jumat.

“Praktik ini bersifat sistematis dan sudah mengakar,” kata Asep.

KPK menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada delapan tersangka yang telah ditetapkan saat ini. Penyidik masih akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk membuka peluang penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pernyataan tersebut disampaikan Noel usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Dalam keterangannya kepada awak media, Noel mengaku heran dengan perbedaan tuntutan hukuman yang dinilainya tidak terlalu jauh dibandingkan terdakwa lain yang disebut menerima aliran dana lebih besar.

Menurut Noel, tuntutan lima tahun penjara yang diterimanya hanya terpaut sedikit dari terdakwa lain yang diduga menikmati hasil korupsi dalam nominal jauh lebih tinggi. Ia bahkan menyebut penyesalannya karena merasa hukuman yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disebut diterima masing-masing terdakwa.

“Kalau begitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang lain,” ujar Noel kepada wartawan setelah sidang berlangsung.

Noel kemudian membandingkan tuntutan terhadap dirinya dengan terdakwa lain dalam perkara yang sama. Salah satunya Irvian Bobby Mahendro Putro yang dituntut enam tahun penjara dengan dugaan menikmati uang hasil korupsi mencapai Rp60,32 miliar. Sementara dirinya disebut hanya menerima sekitar Rp4,43 miliar namun dituntut lima tahun penjara.

Selain itu, terdakwa lainnya yakni Hery Sutanto juga dituntut tujuh tahun penjara karena diyakini menerima aliran dana sekitar Rp4,73 miliar. Perbedaan tuntutan tersebut membuat Noel mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyusunan tuntutan jaksa.

“Kan gila ini. Saya bilang ini bagaimana sih hukum? Logikanya saya enggak mengerti nih cara berpikirnya begitu,” kata Noel.

]]> https://eranasional.com/101942/kasus-korupsi-sertifikasi-k3-noel-heran-tuntutan-hanya-beda-setahun-dengan-terdakwa-lain/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101929/ini-kata-muhadjir-effendy-usai-diperiksa-kpk https://eranasional.com/101929/ini-kata-muhadjir-effendy-usai-diperiksa-kpk#respond Tue, 19 May 2026 02:40:13 +0000 https://eranasional.com/101929/ini-kata-muhadjir-effendy-usai-diperiksa-kpk Jakarta, ERANASIONAL.COM – Muhadjir Effendy menyebut pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Menteri Agama (Menag) Ad Interim tahun 2022.

Muhadjir mengaku tak banyak dicecar pertanyaan penyidik.

Hal itu diungkapkan Muhadjir usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, Senin (18/5/2026).

Muhadjir diketahui tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.55 WIB dan rampung menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.40 WIB.

“Saya kan pernah jadi ad interim menteri agama tahun 2022. Oh nggak banyak, saya kan jadi ad interim hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli. nggak banyak yang dikerjakan,” ucap Muhadjir sebelum meninggalkan markas lembaga antirasuah itu.

Namun, Muhadjir enggan berkomentar saat disinggung soal pengelolaan kouta haji saat dirinya menjabat Menag Ad Interim tahun 2022.

“Tanyakan langsung ke penyidik saja,” imbuh mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Muhadjir pada kesempatan ini menjelaskan kedatanganya di Gedung KPK pada Senin petang.

Sebab, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebelumnya menyebut Muhadjir meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang.

“Ya saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari anda semua, kok nggak enak kok saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa, yaudah saya minta waktu ketemu sekarang,” ujar penasihat Khusus Presiden Bidang Haji itu.

Tuntutan tersebut disampaikan jaksa Roy Riady dalam agenda pembacaan tuntutan terhadap mantan Mendikbudristek itu. Selain uang pengganti, jaksa juga menuntut Nadiem dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.

Jaksa menyebut uang pengganti yang dibebankan kepada Nadiem terdiri dari Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun yang dinilai sebagai harta kekayaan tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadim Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti,” ujar jaksa di ruang sidang.

Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Nadiem dapat disita dan dilelang oleh negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi nilai uang pengganti, maka hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana penjara tambahan selama sembilan tahun.

Usai persidangan, Nadiem mempertanyakan dasar tuntutan yang menurutnya terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi keuangannya saat ini. Ia mengaku tidak memiliki aset maupun kekayaan yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut.

“Mungkin karena di dalam persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya,” kata Nadiem kepada wartawan setelah sidang.

]]> https://eranasional.com/101704/nadiem-makarim-sebut-tuntutan-rp56-triliun-tidak-masuk-akal/feed 0 Fyan Hadi https://dunia.eranasional.com/101444/pembersihan-korupsi-militer-china-berlanjut-pejabat-tinggi-dijatuhi-hukuman-mati https://dunia.eranasional.com/101444/pembersihan-korupsi-militer-china-berlanjut-pejabat-tinggi-dijatuhi-hukuman-mati#respond Fri, 08 May 2026 09:41:30 +0000 https://dunia.eranasional.com/101444/pembersihan-korupsi-militer-china-berlanjut-pejabat-tinggi-dijatuhi-hukuman-mati Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah China kembali menunjukkan sikap keras terhadap kasus korupsi di lingkungan militer. Dua mantan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, resmi dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan penyalahgunaan jabatan.

Putusan tersebut diumumkan pada Kamis, 7 Mei 2026, melalui pengadilan militer China. Media pemerintah Xinhua melaporkan bahwa sidang terhadap kedua mantan pejabat tinggi itu dilakukan secara terpisah, meski sama-sama berkaitan dengan praktik korupsi di tubuh militer negara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian internasional karena Wei Fenghe dan Li Shangfu bukan sosok biasa dalam struktur pemerintahan China. Keduanya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus anggota Komisi Militer Sentral, lembaga paling berpengaruh dalam struktur militer China yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping.

Selain itu, keduanya juga merupakan mantan anggota Dewan Negara China, posisi strategis yang menunjukkan besarnya pengaruh politik dan militer yang pernah mereka miliki.

Dalam putusan pengadilan, Wei Fenghe dinyatakan bersalah karena menerima suap dalam jumlah besar dan menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu pihak tertentu memperoleh keuntungan tidak sah, terutama dalam urusan penempatan jabatan dan promosi personel militer.

Sementara itu, Li Shangfu dinyatakan bersalah atas dua pelanggaran sekaligus, yakni menerima suap dan menawarkan suap dalam sejumlah proyek strategis yang berkaitan dengan pengadaan persenjataan dan modernisasi militer.

Selain hukuman mati yang ditangguhkan selama dua tahun, pengadilan juga mencabut hak politik keduanya seumur hidup. Seluruh aset dan harta pribadi mereka juga disita oleh negara.

Dalam sistem hukum China, hukuman mati dengan penangguhan atau suspended death sentence merupakan bentuk hukuman berat yang biasanya akan dikonversi menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana tidak melakukan pelanggaran lain selama masa penangguhan dua tahun.

Namun dalam kasus Wei dan Li, pengadilan menegaskan bahwa setelah hukuman dikurangi menjadi penjara seumur hidup, keduanya tidak akan mendapatkan kesempatan pengurangan hukuman maupun pembebasan bersyarat.

Keputusan itu memperlihatkan betapa seriusnya pemerintah China menangani kasus korupsi di lingkungan militer, terutama terhadap pejabat tinggi yang dianggap menyalahgunakan kepercayaan negara.

]]> https://dunia.eranasional.com/101444/pembersihan-korupsi-militer-china-berlanjut-pejabat-tinggi-dijatuhi-hukuman-mati/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk#respond Wed, 11 Mar 2026 06:10:34 +0000 https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyoroti kembali maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia. Ia menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius antara lembaga legislatif dan pemerintah agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Menurutnya, gelombang operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki.

Dalam kurun waktu sekitar satu pekan terakhir saja, dua kepala daerah diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Situasi tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta mekanisme pembinaan integritas terhadap pejabat publik di tingkat daerah.

Puan menilai bahwa tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi setelah seseorang menduduki jabatan publik. Menurutnya, biaya politik yang terlalu besar dapat memicu tekanan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.

Ia mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memahami penyebab mendasar dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Evaluasi tersebut, menurut Puan, harus melibatkan pemerintah, partai politik, serta lembaga pengawas.

“Kita harus sama-sama melakukan evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah ini,” kata Puan.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik serta pembinaan akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Puan, partai politik juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kader yang diusung dalam pemilihan kepala daerah memiliki integritas yang kuat. Selain itu, sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Apakah kemudian biaya politik terlalu mahal, atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, itu yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98428/perkara-suap-hakim-cpo-jpu-tuntut-junaedi-saibih-9-tahun-dan-denda-rp600-juta https://eranasional.com/98428/perkara-suap-hakim-cpo-jpu-tuntut-junaedi-saibih-9-tahun-dan-denda-rp600-juta#respond Thu, 19 Feb 2026 18:00:56 +0000 https://eranasional.com/98428/perkara-suap-hakim-cpo-jpu-tuntut-junaedi-saibih-9-tahun-dan-denda-rp600-juta Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Junaedi Saibih dengan pidana sembilan tahun penjara dalam perkara dugaan suap terkait vonis lepas (onslag) terhadap tiga korporasi besar di sektor crude palm oil (CPO). Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu malam, 18 Februari 2026.

Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memberi suap kepada hakim. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana sembilan tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 150 hari. Tidak hanya itu, jaksa meminta agar majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk memberhentikan Junaedi secara tetap dari profesinya.

Lebih jauh, jaksa turut meminta agar terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil sekaligus dicopot dari jabatannya sebagai dosen pada Universitas Indonesia (UI).

Dalam surat tuntutan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa menegaskan bahwa praktik suap terhadap hakim merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi dan integritas peradilan. Dalam persidangan, jaksa memaparkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini berkaitan dengan vonis lepas terhadap tiga korporasi besar yang terjerat perkara di sektor CPO. Vonis lepas atau onslag dalam hukum pidana berarti perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut jaksa, praktik suap tersebut bertujuan memengaruhi putusan pengadilan agar terdakwa korporasi memperoleh putusan yang menguntungkan.

Selain dugaan suap terkait perkara CPO, Junaedi juga didakwa bersama sejumlah pihak lain, termasuk advokat Tian Bahtiar, Marcella Santoso, dan M Adhiya Muzakki, dalam dugaan perintangan penanganan tiga perkara besar.

Ketiga perkara tersebut meliputi kasus dugaan korupsi timah, korupsi impor gula, serta dugaan korupsi perizinan ekspor CPO.

Jaksa menilai para terdakwa secara aktif menyusun program serta konten komunikasi publik yang bertujuan membentuk opini negatif terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Upaya tersebut disebut sebagai bentuk obstruction of justice atau perintangan proses hukum.

Nama Junaedi Saibih sendiri dikenal sebagai staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum UI sejak 2002, berdasarkan informasi yang tercantum di laman resmi universitas tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang akademisi hukum yang selama ini mengajar tentang sistem peradilan dan prosedur hukum.

Perkara ini juga menarik perhatian publik karena berkaitan dengan vonis lepas terhadap korporasi besar di sektor CPO, komoditas strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Industri CPO selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan, terutama terkait kebijakan ekspor, tata kelola perizinan, hingga dugaan praktik korupsi yang merugikan negara.

Setelah pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa. Majelis hakim kemudian akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan jaksa bukanlah vonis akhir. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, masih terbuka upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Perkara yang menjerat Junaedi Saibih menambah daftar panjang kasus dugaan suap di lingkungan peradilan Indonesia. Tuntutan sembilan tahun penjara serta permintaan pemberhentian dari profesi advokat dan jabatan akademik menunjukkan keseriusan jaksa dalam menilai perbuatan tersebut.

Kini, publik menanti putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menentukan nasib hukum terdakwa sekaligus menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Permohonan tersebut disampaikan Kerry seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat malam, 13 Februari 2026. Di hadapan awak media, ia menyoroti jalannya proses persidangan dan kesaksian para saksi yang menurutnya tidak secara langsung mengaitkan dirinya dengan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan jaksa.

“Saya mohon keadilan untuk saya. Saya berharap dalam situasi seperti ini Bapak Presiden bisa melihat kasus saya secara jernih dan objektif,” ujar Kerry usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat malam, 13 Februari 2026.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa prinsip negara hukum harus dijunjung tinggi. Menurutnya, seorang pemimpin negara tentu tidak menginginkan adanya kriminalisasi ataupun proses hukum yang tidak berlandaskan fakta dan alat bukti yang kuat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut Kerry dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 13,4 triliun. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, jaksa menuntut agar harta bendanya disita dan dilelang. Apabila nilai aset tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Tuntutan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam perkara korupsi sektor energi dalam beberapa tahun terakhir. Jaksa menyebut nilai kerugian negara dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp 285,18 triliun. Angka itu terdiri dari kerugian valas sekitar US$ 2,73 miliar atau setara Rp 45 triliun (kurs Rp 16.500), kerugian Rp 25,43 triliun dari pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, serta Rp 171,99 triliun akibat kemahalan harga pengadaan bahan bakar minyak yang berdampak pada beban ekonomi nasional. Selain itu, terdapat dugaan illegal gain sebesar US$ 2,61 miliar.

]]> https://eranasional.com/98132/anak-riza-chalid-hadapi-tuntutan-18-tahun-soroti-fakta-persidangan/feed 0 Aditya