Penonaktifan jutaan peserta PBI tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini memicu polemik setelah muncul laporan pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani cuci darah karena status BPJS mereka tiba-tiba nonaktif.

“Komunikasi ada, diskusi ada, karena Kemenkes juga salah satu stakeholder di sini. Tapi BPJS sudah menjelaskan bahwa ada perubahan data peserta PBI dari Kementerian Sosial,” ujar Budi di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Budi, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sepihak karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

“Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah dan solusinya seperti apa. Rencananya dipimpin oleh Kementerian Sosial, melibatkan BPJS Kesehatan, dan kami dari Kementerian Kesehatan akan berpartisipasi,” jelasnya.

Namun demikian, Budi mengaku belum mengetahui secara rinci teknis solusi yang tengah disiapkan. Ia menyebut pembahasan detail masih berlangsung antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan.

“Ada alternatif yang sedang dibicarakan antara Kemensos dan BPJS. Saya belum paham teknisnya seperti apa, tapi saya sudah terinformasi bahwa diskusi itu sudah berjalan. Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke BPJS,” kata Budi.

Sebelumnya, polemik penonaktifan BPJS PBI mencuat setelah ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah dilaporkan terancam tidak bisa menjalani terapi cuci darah (hemodialisis). Padahal, terapi tersebut bersifat rutin, tidak bisa ditunda, dan berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Data Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Laporan datang dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, banyak pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

DPR Ikut Bereaksi Keras

Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan DPR tidak akan tinggal diam jika kebijakan administratif justru berpotensi merampas hak dasar warga negara.

“Kami akan memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan, terutama pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia.

Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta JKN PBI. Charles menilai proses verifikasi dan penonaktifan seharusnya dilakukan secara transparan dan manusiawi.

Ia menekankan bahwa peserta seharusnya mendapatkan pemberitahuan resmi minimal 30 hari sebelum kepesertaan dinonaktifkan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis berisiko tinggi.

Selain itu, DPR meminta BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme darurat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi pasien penyakit kronis agar tidak terjadi kekosongan layanan kesehatan.

Tak hanya pemerintah pusat, Charles juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mendampingi warganya yang terdampak kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu data dari pusat. Validasi lapangan dan pendampingan warga harus dilakukan secara berkala,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Program makanan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Menkes Budi menyebut sertifikat tambahan ini menjadi persyaratan baru bagi seluruh dapur MBG selain Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Kami sudah menyepakati bahwa BGN akan mewajibkan SLHS dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, yang itu untuk proses terutama terkait dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Menkes Budi

Budi menjelaskan nantinya sertifikasi ketiga itu akan diurus melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut pengurusan sertifikasi itu tidak akan memakan waktu lama dan berbiaya murah.

“Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal-mahal,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10) hari ini.

Budi Gunadi menyebut ada sejumlah bakteri hingga virus yang menjadi penyebab, salah satunya Hipepatitis A hingga Escherichia coli.

“Temuan ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap puluhan kasus keracunan yang terjadi sejak Januari 2025. Dari seluruh SPPG yang kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada bakteri, ada beberapa virus dan beberapa kimia,” tuturnya.

Rinciannya yakni Bakteri Salmonella, Bakteri Escherichia Coli, Bakteri Bacillus Cereus, Bakteri Staphylococcus Aureus, Bakteri Clostridium Perfringens, Bakteri Listeria monocytogenes, Bakteri Campylobacter Jejuni dan Bakteri Shigella

Kemudian Virus Norovirus atau Rotavirus serta Virus Hepatitis A. Sementara untuk bahan kimia yaitu Nitrit dan Scombrotoxin atau Histamine.

Pada kesempatan yang sama, Budi menyebut Kemenkes telah membuat modul terkait kasus keracunan MBG. Ia mengatakan modul tersebut akan dipublikasikan ke sekolah-sekolah.

Dengan adanya modul tersebut, diharapkan sekolah dapat mengenali gejala yang ada serta menyiapkan langkah mitigasinya jika sewaktu-waktu terjadi keracunan.

Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya musti berapa cepat. Kemudian kita tahu juga sumbernya dari mana, gejalanya seperti apa, tuturnya.

“Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat ‘oh gejalanya seperti ini, kira-kira apa alasannya ini’ dan ada pengobatan-nya seperti apa,” imbuhnya.

Penghargaan ini diserahkan pada  Rabu (20/8/22025) sebagai pengakuan atas keberhasilan Purwakarta dalam menekan dan mengeliminasi penyakit frambusia.

Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu dari 89 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menerima sertifikat serupa pada tahun 2025. Acara penyerahan sertifikat dilaksanakan secara daring dan dipusatkan di ruang rapat Bapperida.

Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, didampingi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Elitasari Kusuma Wardani, menerima sertifikat tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini.

“Kami sangat bangga Kabupaten Purwakarta telah dinyatakan bebas dari penyakit frambusia. Kami berharap seluruh masyarakat Purwakarta terus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit menular,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sertifikat ini diharapkan membawa manfaat besar dan meningkatkan kesehatan masyarakat Purwakarta.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Menteri Kesehatan atas dukungan dan penghargaan yang diberikan. Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin juga memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan Purwakarta untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap masyarakat serta menjadikan sertifikat ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang menjadi salah satu desa percontohan dalam penguatan penanggulangan TBC berbasis komunitas.

“Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” ujar Menkes dalam dialog bersama warga dan pemangku kepentingan, Rabu (11/6/2025).

TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, namun masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menkes menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas sebagai kunci pengendalian penyakit ini.

“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” ucap Menkes Budi.

Menkes menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC, yakni menemukan pasien, memastikan segera minum obat, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan bagi kontak erat.

Dia membantah bahwa pabrik vaksin tersebut akan dibangun di Singapura. Katanya, saat ini pabrik yang baru mengembangkan vaksin TBC berlokasi di Amerika Serikat.

“Salah besar, gak ada itu pabrik vaksin di Singapura, hoaks. Pabrik vaksinnya ini masih dibikin di Amerika, kan yang bikin ini perusahaan yang namanya, kalau gak salah GSK, Glaxo Smith Kline. Nah sekarang dengan kita clinical trial, kita akan (ajak) Bio Farma, kita minta mendampingi supaya bikinnya jangan di Singapura. Jangan tempat lain bikinnya,” kata BGS kepada wartawan, di Kantor Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).

Selain itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir dalam uji coba vaksin TBC Bill Gates karena sebelum diberikan kepada manusia, vaksin sudah melewati tahapan uji klinis.

Adapun, Indonesia akan menjadi tempat uji klinis tahap ketiga dengan memastikan efektivitas vaksin terhadap TBC.

“HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia, kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV,” kata Menkes di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Menkes menjelaskan, virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19. Menurutnya, COVID-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.

“Berbeda dengan COVID-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” ujar Menkes.

Mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok, Menkes menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, peningkatan kasus flu biasa di negara empat musim seperti Tiongkok sering terjadi saat musim dingin.

“Saya sudah lihat datanya, yang naik di China itu virusnya bukan HMPV tapi melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar),” kata Menkes.

Menkes Budi juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus.

Penularan virus HMPV serupa dengan virus flu lainnya, yaitu melalui percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap perlu waspada.

Karena itu, Menkes mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, seperti cukup istirahat, mencuci tangan secara rutin, memakai masker saat merasa tidak enak badan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika muncul gejala yang mencurigakan.

“Yang terpenting adalah tetap tenang dan waspada. Dengan mengikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, sama Seperti COVID-19, kita dapat mengatasi virus ini dengan baik,” tutup Menkes.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Kamis mengatakan, sejumlah inisiatif tersebut adalah respon dari lima pilar manifesto International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), yang merupakan awal yang baik untuk memastikan kualitas kehidupan masyarakat agar tetap sehat.

“Saya sadar bahwa produk-produk inovatif di Indonesia masih sangat-sangat rendah. Jadi saya meminta Bu Rizka -Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia- waktu itu untuk memastikan bahwa kita membuat sejumlah hal lebih simpel,” katanya.

Dia menyebutkan, mereka pun memulai dari sesuatu yang di bawah kendali mereka, yakni proses penilaian teknologi kesehatan (Health Technology Assessment/HTA), yang dia nilai terlalu rumit dan panjang.

“2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” kata Menkes Budi Gunadi dikutip dari Antara, Minggu (8/12/2024).

Diketahui, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Di samping itu adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.

Namun demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meski ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.

Hal itu disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, yang membahas tentang industri alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tadi disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes mengatakan mahalnya harga obat di Indonesia, tidak serta merta disebabkan oleh pajak, melainkan ada inefisiensi perdagangan.

“Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen, nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Oleh karena itu, lanjut Menkes, perlu ada tata kelola lebih transparan untuk mencari kombinasi yang semurah mungkin bagi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga akan berbicara dengan produsen alat kesehatan dalam negeri serta asosiasi farmasi untuk mencari solusi.

Tiga oknum yang ditindak berasal dari Jakarta, Semarang dan Surabaya. Satuan Kredit Profesi (SKP) dibutuhkan untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun.

Sistem berhasil melacak praktek anomali di tiga kota tersebut dimana mereka menyamar seolah-olah menjadi named atau nakes yang sedang mengikuti pembelajaran berkala secara online, dan berhasil mendapatkan SKP dari pembelajaran tersebut.

Rupanya para calo ini menawarkan jasa mereka melalui sosial media dan WA group dengan bayaran tertentu.

Temuan semacam disebut Kemenkes makin mudah ditermukan seiring praktek percaloan saat ini dengan pembenahan sistem pembelajaran berkelanjutan SKP berbasis online, dibanding sistem sebelum terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 17/2023 yang diduga marak praktek percaloan karena berbasis manual dan tidak terintegrasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum lama ini menindak terduga calo yang mengikuti pembelajaran berkala secara online untuk mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Tiga oknum yang ditindak berasal dari Jakarta, Semarang dan Surabaya. Satuan Kredit Profesi (SKP) dibutuhkan untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun.

Sistem berhasil melacak praktek anomali di tiga kota tersebut dimana mereka menyamar seolah-olah menjadi named atau nakes yang sedang mengikuti pembelajaran berkala secara online, dan berhasil mendapatkan SKP dari pembelajaran tersebut.

Rupanya para calo ini menawarkan jasa mereka melalui sosial media dan WA group dengan bayaran tertentu.

Temuan semacam disebut Kemenkes makin mudah ditermukan seiring praktek percaloan saat ini dengan pembenahan sistem pembelajaran berkelanjutan SKP berbasis online, dibanding sistem sebelum terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 17/2023 yang diduga marak praktek percaloan karena berbasis manual dan tidak terintegrasi.

“BPJS sebagai asuransi sosial itu harus menanggung seluruh 280 juta rakyat Indonesia tanpa kecuali, jadi dengan layanan minimalnya berapa. Sehingga kalau ada dia mendadak sakit, siapapun dia, kaya – miskin, di kepulauan atau di mana dia juga bisa terlayani,” ungkap Budi kepada wartawan di DPR RI.

Menyoal iuran BPJS dengan hadirnya kelas rawat inap standar (KRIS), Budi mengatakan pada tahun 2025 akan menyederhanakan iuran BPJS dari yang tadinya jenjang kelas 1, 2, 3 berbeda setiap iurannya akan direncanakan dijadikan satu namun realisasinya bertahap.

“Iurannya, iurannya nanti akan kita sederhanakan, karena sekarang kan iurannya terlalu berjenjang, kita lihat yang kelas 3 ini mau kita standar kan, sehingga jangan terlalu dibedakan dong antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 minimalnya. Ini kita mau standarkan,” jelas Budi.

“Dan ke depannya iuran ini harus arahnya jadi satu, tapi akan kita lakukan bertahap, karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung oleh asuransi swasta,” tegasnya.

“Di bidang imunologi vaksinasi, dan saya ingat juga AstraZeneca ini isu mengenai itu sudah ada dulu waktu kita zamannya pandemi Covid-19. Seingat saya waktu itu memang ada risiko tersebut, kecil,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

“Tapi dilihat oleh dunia medis WHO, kan yang meng-approve langsung ini bilang bahwa benefitnya lebih besar dari pada risiko, sehingga waktu itu diberikan izin untuk dijalankan di seluruh dunia,” kata Budi.

Menurut Budi, protokol yang diterapkan di Indonesia juga sama dengan dunia internasional. Ada pula Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) yang memastikan segi keamanan dari pemberian vaksin Covid-19.

“Kita minta (ITAGI) untuk memberikan kajian ini vaksin-vaksin yang masuk ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, apalagi teknologi-teknologinya baru kan yang mRNA ini kan itu seperti apa. Dan kesimpulannya mereka sama, dilihat benefit sama risk. Jadi waktu itu kan kita yang terkena, kan sampai ratusan juta orang yang memiliki kemungkinan untuk mati,” jelas Menkes.

Budi mengakui ada risiko dari pemakaian vaksin bagi tubuh manusia. Pasalnya, setiap tubuh memiliki genetik yang berbeda-beda, sehingga dampaknya pun dapat beragam.

“Ada beberapa yang mungkin cocok, ada beberapa yang mungkin tidak cocok. Dan pertimbangannya waktu itu adalah bahwa ini benefitnya juga lebih besar untuk melindungi masyarakat secara umum dibandingkan risiko,” jelas Budi.

Dalam kasus ini, Budi membandingkan dengan tindakan operasi pada jantung. Semua pihak, termasuk dokter, mengetahui adanya risiko di balik langkah tersebut. Namun manfaat atau benefit untuk menyembuhkan penyakit jauh lebih besar.

“Dan alhamdulillah sampai sekarang saya cek datanya, apakah ada kejadian itu di Indonesia, apakah ada kejadian itu di luar negeri, mungkin ada. Nah, besarnya berapa banyak sekali lagi tergantung dari genetik. Karena beda-beda kan antara ras Jawa dengan ras Sumatera, dengan ras Sulawesi, Kalimantan, kan beda-beda,” Budi menandaskan.

Untuk itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat keluar rumah.

“Kalau keluar rumah usahakan pakai payung atau jalannya di tempat yang aman dari Matahari langsung. Karena panas yang baik hanya saat pagi,” kata Menkes Budi kepada wartawan setelah membuka acara NAPAK di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Menkes Budi juga mengatakan beragam penyakit baru akan muncul saat cuaca panas ekstrem menyerang. Salah satunya dampak dari radiasi.

“Kalau itu radiasinya kena ke kita bisa menyebabkan mutasi dari genetik,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi juga mengatakan telah berkoordinasi dengan BMKG terkait situasi tersebut.

“Iya sudah berkoordinasi dengan BMKG,” jawabnya.

Berdasarkan informasi perkembangan musim BMKG, diketahui bahwa sekitar 63% wilayah Zona Musim diprediksi mengalami Awal Musim Kemarau pada bulan Mei hingga Agustus 2024.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam siaran pers yang diunggah di situs BMKG mengatakan, terkait dengan fenomena suhu panas di Indonesia, bahwa hal tersebut terjadi karena posisi semu matahari pada bulan April berada dekat sekitar khatulistiwa dan menyebabkan suhu udara di sebagian wilayah Indonesia menjadi relatif cukup terik saat siang hari.

“Fenomena suhu panas di Indonesia bukan merupakan heat wave (gelombang panas), karena memiliki karakteristik fenomena yang berbeda, di mana hanya dipicu oleh faktor pemanasan permukaan sebagai dampak dari siklus gerak semu matahari sehingga dapat terjadi berulang dalam setiap tahun,” tambah Guswanto.

Adapun, angka ini melonjak 194,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy) yakni 20.502 kasus DBD dengan 162 jumlah kematian.

“Update data DBD minggu 14 Tahun 2024, jumlah kasus DBD 60.296 kasus dan jumlah Kematian DBD 455 kematian,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).

5 Kabupaten/Kota Kasus Tertinggi tahun 2024

• Kabupaten Tangerang : 2.540 kasus
• Kota Bandung : 1.741 kasus
• Kabupaten Bandung Barat : 1.422 kasus
• Kabupaten Lebak : 1.326 kasus
• Kota Depok : 1.252 kasus
• 5 Kabupaten/Kota Kematian DBD tertinggi Tahun 2024
• Kabupaten Bandung : 25 kematian
• Kabupaten Jepara : 21 kematian
• Kabupaten Subang : 18 kematian
• Kabupaten Kendal : 16 kematian
• Kabupaten Bogor : 13 Kematian