Penerima Bantuan Iuran – Eranasional.com

Penonaktifan PBI BPJS Tuai Kritik, YLKI dan PDIP Ingatkan Amanat Konstitusi

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 09:05:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai kritik keras dari berbagai pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PDI Perjuangan (PDIP) menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan serius, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan negara.

YLKI menegaskan bahwa peserta PBI merupakan kelompok konsumen yang secara ekonomi berada dalam kondisi paling rentan. Penonaktifan kepesertaan tanpa perlindungan memadai dinilai dapat menghambat bahkan memutus akses layanan kesehatan yang bersifat vital.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa kebijakan tersebut berisiko besar terhadap keberlanjutan pengobatan masyarakat miskin.
“Peserta PBI adalah kelompok konsumen rentan karena iurannya ditanggung negara. Penonaktifan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi pasien rentan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menyoroti lemahnya mekanisme pemberitahuan kepada peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Menurut Niti, penonaktifan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses mencerminkan kegagalan sistem sosialisasi.

“Penonaktifan tanpa pemberitahuan berpotensi menghambat layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin,” ujarnya.

YLKI menilai kondisi ini dapat melanggar hak konsumen atas informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Peserta PBI berhak mengetahui status kepesertaannya, alasan penonaktifan, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.

Dampak paling berat dari penonaktifan PBI, menurut YLKI, dirasakan oleh pasien penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya adalah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah, pasien tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya.

Terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penghentian terapi dan pengobatan, yang pada akhirnya berisiko membahayakan keselamatan pasien.

“Pengobatan penyakit kronis tidak bisa ditunda. Sekali terputus, dampaknya bisa fatal,” tegas Niti.

Menkes Tanggapi Penonaktifan Jutaan Peserta BPJS PBI, Sebut Solusi Sedang Dibahas

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 07:13:16 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara terkait penonaktifan mendadak sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyatakan Kementerian Kesehatan telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan BPJS Kesehatan menyusul kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat, khususnya bagi pasien penyakit kronis.

Penonaktifan jutaan peserta PBI tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini memicu polemik setelah muncul laporan pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani cuci darah karena status BPJS mereka tiba-tiba nonaktif.

“Komunikasi ada, diskusi ada, karena Kemenkes juga salah satu stakeholder di sini. Tapi BPJS sudah menjelaskan bahwa ada perubahan data peserta PBI dari Kementerian Sosial,” ujar Budi di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Budi, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sepihak karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

“Nanti akan ada pertemuan untuk merapikan masalah dan solusinya seperti apa. Rencananya dipimpin oleh Kementerian Sosial, melibatkan BPJS Kesehatan, dan kami dari Kementerian Kesehatan akan berpartisipasi,” jelasnya.

Namun demikian, Budi mengaku belum mengetahui secara rinci teknis solusi yang tengah disiapkan. Ia menyebut pembahasan detail masih berlangsung antara Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan.

“Ada alternatif yang sedang dibicarakan antara Kemensos dan BPJS. Saya belum paham teknisnya seperti apa, tapi saya sudah terinformasi bahwa diskusi itu sudah berjalan. Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung ke BPJS,” kata Budi.

Sebelumnya, polemik penonaktifan BPJS PBI mencuat setelah ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah dilaporkan terancam tidak bisa menjalani terapi cuci darah (hemodialisis). Padahal, terapi tersebut bersifat rutin, tidak bisa ditunda, dan berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Data Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Laporan datang dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, banyak pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

DPR Ikut Bereaksi Keras

Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan pihaknya akan segera memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan DPR tidak akan tinggal diam jika kebijakan administratif justru berpotensi merampas hak dasar warga negara.

“Kami akan memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan, terutama pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia.

Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta JKN PBI. Charles menilai proses verifikasi dan penonaktifan seharusnya dilakukan secara transparan dan manusiawi.

Ia menekankan bahwa peserta seharusnya mendapatkan pemberitahuan resmi minimal 30 hari sebelum kepesertaan dinonaktifkan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis berisiko tinggi.

Selain itu, DPR meminta BPJS Kesehatan menyiapkan mekanisme darurat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi pasien penyakit kronis agar tidak terjadi kekosongan layanan kesehatan.

Tak hanya pemerintah pusat, Charles juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mendampingi warganya yang terdampak kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu data dari pusat. Validasi lapangan dan pendampingan warga harus dilakukan secara berkala,” pungkasnya.

DPR Akan Panggil BPJS Kesehatan Terkait Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah

Aditya — Thu, 05 Feb 2026 22:56:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah di Indonesia terancam tidak dapat menjalani terapi cuci darah (hemodialisis) akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini memicu kekhawatiran serius karena cuci darah merupakan prosedur medis yang tidak bisa ditunda dan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Merespons persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai berdampak besar bagi pasien penyakit kronis.

Data dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan BPJS PBI. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah, antara lain Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, sejumlah pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini prosedur medis yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Charles menegaskan DPR tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan administratif yang justru berpotensi mengorbankan hak dasar warga negara.

“Kami akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk meminta penjelasan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh abai terhadap kelompok masyarakat yang secara medis bergantung penuh pada layanan kesehatan berkelanjutan, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI.

Charles menilai, setiap proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan seharusnya disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan, serta mempertimbangkan kondisi medis peserta yang bersifat rentan dan berisiko tinggi.