Refly mengatakan permohonan tersebut diajukan pada Senin (22/6) pagi sebelum proses pelimpahan tahap II dari Polda Metro Jaya.

Dalam surat itu, pihaknya meminta agar Roy dan Tifa tidak ditahan selama proses hukum berjalan. Menurut Refly, kedua kliennya dinilai kooperatif selama proses penyidikan.

Mereka disebut selalu memenuhi panggilan penyidik, menjalankan wajib lapor, tidak menghambat pemeriksaan, tidak berupaya melarikan diri, serta tidak merusak barang bukti.

Permohonan itu juga disertai jaminan dari keluarga dan tim kuasa hukum. Istri Roy Suryo dan anak Tifa turut menjadi penjamin agar keduanya hadir dalam setiap tahapan persidangan.

Setelah mempertimbangkan permohonan tersebut, Kejari Jaksel memutuskan tidak menahan Roy dan Tifa. Keduanya hanya diwajibkan menjalani wajib lapor satu kali dalam sepekan.

Perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. []

Permohonan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kejari Jaksel hingga akhirnya memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy dan Tifa dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Refly menjelaskan, surat permohonan penangguhan telah disampaikan pada Senin (22/6) sekitar pukul 08.25 WIB, sebelum proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya dilakukan.

“Inti dari surat tersebut adalah permohonan agar klien kami diberikan penangguhan atau tidak dilakukan penahanan,” ujar Refly di Kejari Jaksel.

Dalam permohonan itu, tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah alasan yang dinilai mendukung penangguhan penahanan.

Salah satunya, Roy dan Tifa disebut selalu mematuhi kewajiban pelaporan dan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

Selain itu, keduanya juga disebut tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan.

Refly juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang dipersoalkan, maupun memengaruhi saksi untuk mengubah keterangannya.

Sebagai bagian dari permohonan, pihak keluarga turut memberikan jaminan. Istri Roy Suryo dan anak dokter Tifa tercatat menjadi penjamin, disertai dukungan dari tim kuasa hukum.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap kritikan Rocky Gerung yang menyebut dirinya “bajingan” adalah masalah kecil. Dia tidak ambil pusing dengan kritikan tersebut.

“Itu hal-hal yang kecil lah,” kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Begitu juga soal Rocky Gerung dilaporkan ke polisi oleh relawan-relawannya, Jokowi enggan berkomentar. Dia memilih untuk fokus bekerja. “Saya kerja saja,” ujarnya.

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Indonesia Bersatu (RIB) melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menyebarkan kebencian dan menyebarkan berita bohong atas pernyataannya itu.

Pernyataan Rocky diunggah di kanal YouTube milik Refly Harun. Oleh karena itu relawan Jokowi juga melaporkan Refly Harun atas pendistribusian ujaran kebencian tersebut.

Pernyataan Rocky yang dinilai menghina Presiden Jokowi berikut ini.

“Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, enggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia enggak mikiri nasib kita,” ucap Rocky Gerung.

“Itu ba*** yang to***. Kalau dia ba*** pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi ba*** to*** itu sekaligus b*** yang pengecut. Ajaib ba*** tapi pengecut,” sambung Rocky.

ERANASIONAL.COM- Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh sejumlah orang karena diduga melakukan pelanggaran kampanye.

Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut bersuara. Menurut Refly memang Anies tak melanggar apapun terkait kunjungannya ke daerah yang dihadiri oleh banyak orang mengingat tahapan pemilu belum dimulai.

Sehingga siapapun selama tak ada jabatan pemerintahan yang mengikat bisa melakukan yang Anies lakukan. Karenanya Refly bertanya-tanya apabila Bawaslu menerima laporan tersebut.

“Bawaslu ngapain menerima laporan dsb, karena tidak ada yang bisa diawasi Bawaslu hari ini karena tahapan pemilu belum dimulai, kecuali kalau tahapan pemilu sudah dimulai dan tahapan itu yang diawasi Bawaslu. Jadi jangan juga Bawaslu seperti kurang kerjaan, menerima yang jelas-jelas bukan kewenangan dan domain dia,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya dikutip Minggu (11/12/22).

Refly pun menegaskan Bawaslu bukanlah pengadilan yang harus menerima dan tidak boleh menolak sebuah perkara atau laporan.

Alih-alih menerima dan pada akhirnya hasilnya pun tetap demikian sesuai aturan yang berlaku, Refly menyebut Bawaslu harus tegas sedari awal.

“Tulis aja bahwa ‘Bawaslu dalam kerangka pengawasan pemilu belum berkerja karena tahapan pemilu belum dimulai, kami baru bekerja menyiapkan sejumlah regulasi, sosialisasi dsb, Jadi belum bisa melakukan pengawasan sebagaimana ditugaskan UU’,” ujarnya Refly.

Menggambarkan laporan ke Bawaslu yang menyeret Anies Baswedan dan NasDem ini, Refly mengibaratkan layaknya melaporkan anak SMP ke guru SMA.

“Kok ada orang ke suatu tempat lalu disambut orang lalu dia mengenalkan diri dan belum memulai tahapan pemilu, tiba-tiba disebut preseden buruk dalam demokrasi, jangankan Anies Baswedan, siapapun boleh melakukannya, saya pun boleh. Perkara orang datang di Anies lebih banyak ya itu soal lain, yang paling penting dia tidak menyalahgunakan jabatan,” ungkap Refly Harun.

ERANASIONAL.COM- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membahas soal ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak yang mempertanyakan hubungan Kuat Ma’ruf dengan Putri Candrawathi. Ia juga menyinggung terkait sosok yang menjadi saksi kunci peristiwa di Magelang.

“Kuat ini adalah saksi kunci yang mengetahui persis apa yang terjadi di Magelang sesungguhnya. Dia sempat bersitegang dengan Brigadir J,” kata Refly dalam sebuah video di YouTube, dikutip eranasional.com, Sabtu (5/11/2022).

Ia menyebut soal kabar terdakwa Kuat memiliki hubungan dengan Putri Candrawathi.

“Ada spekulasi yang mengatakan justru dia yang menjalani hubungan dengan PC, ditambah PC dan Sambo sudah berpisah selama satu tahun terakhir,” katanya menurut keterangan Richard Eleizer di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (31/10/2022).

“Sambo lebih sering di rumah Jalan Bangka, sementara Putri di Saguling,” sambungnya.

Sebelumnya, Rosti meminta pasangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi untuk sadar, bertaubat, dan mengakui perbuatan mereka.

“Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu, Bapak, mohon segeralah sadar, bertobatlah, Pak. Perbuatan apa pun, pangkat apa pun, apa pun keberadaan kalian, jika Tuhan menghendaki, segalanya akan musnah. Apa yang kita tabur, akan kita tuai, Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai ciptaan Tuhan” ujar Rosti di PN Jaksel, Selasa (1/11/2022).

Menurut Rosti, Yoshua merupakan anak yang menjadi kebanggaan keluarga dan tidak pernah mengeluh akan tugas diberikan Ferdy Sambo.

“Yang harus diketahui Bapak, dia tidak pernah mengeluh seberapa pun tugasnya dan tidak bercerita ada apa yang kurang, tetap mengabari yang baik dan aman,” ungkapnya.

Kepada Putri Candrawathi, Rosti meminta agar nama baik anaknya, Nofriansyah Yoshua, untuk dipulihkan dari fitnah dan kebohongan mereka.

Eranasional.com – Belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengumumkan  Jaminan Hari Tua (JHT) baru  bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

Kabar JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun tersebut sempat trending di Twitter. Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut menanggapi kabar tersebut.

Dalam hal ini, Refly Harun menilai JHT yang akan cair pada saat pekerja berusia 56 tahun memiliki dua sudut pandang.

Adapun dua sudut pandang yang dilihat dari kacamata Refly Harun adalah pada buruh dan pengusaha.

“Perspektif yang ingin saya ketengahkan, pertama adalah perspektif buruh itu sendiri, perspektif pekerja dan itu hal yang terpenting tentunya, yang kedua adalah perspektif pengusaha atau perspektif negara,” ujarnya dilansir Eranasional.com dari saluran YouTube Refly Harun pada Selasa 15 Febuari 2022.

Lebih jauh, dirinya mengaku miris, lantaran pemerintah selalu lebih condong mengatur pengusaha ketimbang buruh.

“Miris ya kadang-kadang negara kok lebih mengatur pengusaha ya,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Refly Harun pun melihat jika JHT diibaratkan di negara maju sebagai jaminan sosial pada saat pekerja pensiun.

Namu di Indonesia berbeda. JHT di Indonesia dengan negara maju, jumlahnya berbeda.

“Mungkin di kalo di negara maju alasannya adalah ya biar ketika mereka tua, mereka punya yang namanya social security ya, punya jaminan sosial yang baik unfortunately di Indonesia tidak seperti itu,” ucapnya.

“Karena kalau orang sudah pensiun dan hanya memanfaatkan mendapatkan jaminan hari tua, barangkali dia tidak bisa apa-apa juga dengan uang yang ada, apalagi kalau dia buruh atau pekerja golongan menengah ke bawah, sementara usia sudah tidak kompetitif lagi, atau kalau dia mau pindah haluan bekerja, dia sudah tidak kompetitif lagi,” tambahnya.

Dirinya lantas mendesak pemerintah untuk tidak menghambat pencairan JHT.

“Karena itu menurut saya it doesn’t make sense ya untuk menghambat pencairan JHT,” ungkapnya.

Sementara itu, peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyatakan, pencairan JHT hanya bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun.

Pasal 3 Permenaker berbunyi, “Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.

Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 di mana JHT dapat dicairkan dalam jangka satu bulan setelah peserta pensiun dari perusahaan.***