Saut mengatakan, saat itu pelaku pungli diberikan sanksi hukum yaitu pemecatan.

“Seingat saya ada dua yang dihukum, di-fired,” kata Saut, Sabtu, 13 Januari 2024.

Saut menjelaskan, proses pemberian sanksi kepada petugas Rutan KPK yang terbukti melakukan praktik pungli saat itu dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK.

Pimpinan KPK saat itu, kata Saut, juga melakukan sejumlah evaluasi terkait praktik pungli di Rutan KPK dan mengundang konsultan dalam memetakan masalah yang melibatkan pegawai rutan.

“Pimpinan KPK saat itu ingin mempelajari alasan petugas rutan melakukan pungli hingga faktor yang mendorong melakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

“Kita tidak hanya mempelajari saja, tapi juga mencari cara bagaimana mengatasinya. Sekaligus memberikan punish dan reward-nya sambil kita meng-upgrade SOP,” jelas Saut menambahkan.

Saut menyebutkan, saat itu dirinya setuju menaikkan gaji, tapi dilakukan di periodenya dengan alasan menghindari conflict of interest.

Kasus pungli di Rutan KPK kembali terjadi di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho mengatakan 93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik dalam kasus dugaan menerima pungli yang dipungut dari penghuni Rutan KPK.

Albertina menyebut, salah satu yang diperiksa adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi.

“93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik, termasuk karutan (Achmad Fauzi),” kata Albertina Ho, Kamis, 11 Januari 2024.

Albertina menyebut ada sejumlah jenis pelanggaran etik dari keterlibatan Achmad Fauzi di kasus pungli rutan, yaitu dugaan menerima pungli hingga penyalahgunaan wewenang.

“Tidak hanya menerima. Sebagai pimpinan dia tidak bisa melakukan pembinaan terhadap bawahannya. itu kan termasuk pelanggaran etik,” tegasnya.

“Etiknya pasal yang mana, kita nanti,” sambung Albertina.

Selain pelanggaran etik, KPK juga memproses kasus pungli rutan secara pidana. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Anggota Dewas KPK lainnya, syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena bertemu dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kata Saut, pada Pasal 36 UU KPK juncto Pasal 65 menyebutkan, dengan alasan apapun pimpinan KPK tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara.

“Hukuman pidananya di UU KPK itu 5 tahun,” kata Saut Situmorang dalam sebuah diskusi, Senin (9/10).

Dia lalu mengutip sumber intelejen yang menyebutkan bahwa KPK menerima laporan dugaan korupsi di Kementan pada 2021. Sementara, Firli dan SYL bertemu pada Oktober 2022.

“Kita enggak tahu bulan apa di tahun 2021 laporan itu diserahkan. Sementara keduanya bertemu pada Oktober 2022,” tuturnya.

“Dan, KPK mulai melakukan penyelidikan kasus korupsi di Kementan pada awal 2023,” sambung Saut.

Saut melanjutkan, pada 13 Juni 2023 penyidik dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara (ekspose) terkait dugaan korupsi di Kementan. Hasilnya, disepakati kasus itu statusnya dinaikkan menjadi penyidikan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pihaknya menyerahkan penanganan kasus pungli di Rutan KPK pada proses penyelidikan KPK.

Menanggapi itu, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut andil dan selalu dilibatkan dalam menentukan kehadiran, juga pembangunan fisik rutan KPK tersebut.

“Memang Kemenkumham ikut di situ, timnya ada di situ. Sejak awal mendesain penjara itu (Rutan KPK), mereka kita panggil, kita libatkan,” kata Saut saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Bahkan, ungkap Saut, Kemenkumham memberikan syarat-syarat pembangunan Rutan KPK. “Semua syarat-syarat mereka yang menentukan, mana ruang olahraga, mana ruang yang lainnya. Itu artinya sejak awal secara fisik mereka ikut menentukan,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Saut, Kemenkumham tidak bisa lepas tangan begitu saja ketika mengetahui ada yang salah di internal Rutan KPK.

“Dia enggak bisa lepas tangan, karena KPK sekarang sudah bagian dari pemerintah. Ya dia harus mengontrol itu,” ujar Saut.

Menurut dia, Kemenkumham tidak bisa normatif untuk memantau KPK. Sebab, undang-undang baru membuat KPK tidak bisa lagi diharapkan.

“Dengan UU baru semuanya berubah. Jadi kita jangan berharap banyak lagi dengan KPK sebelum UU itu dikembalikan sebagaimana mestinya,” tukasnya.

“Kemenkumham harus turut bertanggung jawab mengenai pungli di Rutan KPK, karena secara hukum Kemenkumham yang bertanggung jawab,” sambung Saut.

Justru, Saut menilai, sebenarnya sekarang ini bentuk ketidakberesan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi secara keseluruhan.

“Makin amburadul, keudian dia mau lepas tangan gitu. Sebenarnya ini sudah kita perkirakan,” pungkasnya.

Perkataan Menteri Yasonna Laoly

Sebelumnya, di tempat berbeda, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merespon temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal temuan pungli di Rutan KPK sebesar Rp4 miliar. Yasonna menyatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut pada proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.

“Kita serahkan kepada KPK dulu proses hukumnya seperti apa,” kata Yasonna di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Meski begitu, jika terbukti terjadi pungli di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK ini, dia meminta dproses secara hukum. “Itu diproses secara hukum saja, enggak ada urusannya dengan kita,” tegas Yasonna.

Untuk diketahui, Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di bawah otoritas Kemenkumham.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktivis politik Rocky Gerung dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir dalam deklarasi tiga kelompok relawan Anies Baswedan di Hotel Century, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Tiga kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Kuning, Ijo, Biru (KIB).

Saut yang menjadi salah satu narasumber pun menjelaskan maksud tujuannya hadir di acara deklarasi tersebut.

“Ada pertanyaan, Saut ngapain di sini? Jawabannya, ya untuk presiden yang berintegritas,” kata Saut.

Saut menyatakan yakin Anies akan menjadi presiden sejak dirinya menjabat di KPK. Anies, kata dia, sanggup membawa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.

“Ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini (Anies Baswedan). Saya melihat orang menginginkan seorang presiden yang bisa menjawab medan perang Indonesia seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet,” ujarnya.