Ketentuan ini kerap membuat masyarakat terkejut karena menganggap perpanjangan SIM masih bisa dilakukan beberapa hari setelah masa berlaku habis. Padahal, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diperpanjang sebelum tanggal kedaluwarsa berakhir.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa masa berlaku SIM agar tidak perlu mengulang seluruh proses penerbitan dari awal yang memakan waktu, biaya, serta tenaga lebih banyak.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa aturan mengenai masa berlaku SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Menurut Prianggo, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan perseorangan maupun kendaraan umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan hanya bisa diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

“Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” ujar Prianggo seperti dikutip dari Kompas.com.

Penjelasan itu menegaskan bahwa jika pemilik SIM melewati masa berlaku, maka statusnya bukan lagi perpanjangan melainkan penerbitan SIM baru. Dengan kata lain, pemohon harus mengikuti prosedur dari awal sebagaimana saat pertama kali membuat SIM.

Prianggo menambahkan bahwa setiap SIM yang sudah melewati masa aktif wajib diproses sebagai penerbitan baru. Artinya, pemilik SIM harus kembali mengikuti tahapan administrasi, tes teori, hingga ujian praktik mengemudi.

“Aturannya jelas, SIM yang masa berlakunya habis harus dilakukan penerbitan SIM baru,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101466/aturan-terbaru-perpanjangan-sim-telat-satu-hari-wajib-ajukan-baru/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/96086/simak-tarif-resmi-pembuatan-dan-perpanjangan-sim-motor-2026-sesuai-aturan-pemerintah https://eranasional.com/96086/simak-tarif-resmi-pembuatan-dan-perpanjangan-sim-motor-2026-sesuai-aturan-pemerintah#respond Sat, 03 Jan 2026 11:45:42 +0000 https://eranasional.com/96086/simak-tarif-resmi-pembuatan-dan-perpanjangan-sim-motor-2026-sesuai-aturan-pemerintah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bagi masyarakat yang berencana membuat atau memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor di awal tahun ini, tidak perlu khawatir akan adanya lonjakan biaya. Pihak Kepolisian RI memastikan bahwa tarif layanan SIM C di seluruh Indonesia masih tetap stabil.

Surat Izin Mengemudi (SIM) C merupakan dokumen wajib bagi setiap pengendara sepeda motor di Indonesia. SIM ini menjadi bukti bahwa pengemudi telah memenuhi persyaratan kompetensi serta dinilai mampu mengendarai kendaraan bermotor secara aman dan sesuai aturan lalu lintas.

Pengendara yang tidak memiliki SIM C dapat dikenai sanksi tilang saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian di jalan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui tarif resmi pembuatan maupun perpanjangan SIM C yang berlaku.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa biaya pembuatan SIM C per Januari 2026 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri.

“Tarif pembuatan SIM C, CI, dan CII sebesar Rp100.000, sedangkan biaya perpanjangan Rp75.000. Tarif ini berlaku secara nasional dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Prianggo melansir KOMPAS.com, Sabtu (3/1/2026).

Ia menambahkan, biaya tersebut hanya mencakup penerbitan SIM. Sementara itu, biaya tes kesehatan jasmani dan psikologi tidak termasuk dan besarannya menyesuaikan dengan kebijakan klinik atau fasilitas kesehatan yang dipilih oleh pemohon.

Sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2021, kepemilikan SIM C kini bersifat progresif dan disesuaikan dengan kapasitas mesin atau daya motor listrik yang digunakan:

1. SIM C: Diperuntukkan bagi pengendara motor dengan kapasitas mesin maksimal 250 cc.
2. SIM CI: Ditujukan untuk motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc hingga 500 cc, termasuk motor listrik di kelas yang setara.
3. SIM CII: Wajib dimiliki pengendara motor berkekuatan di atas 500 cc atau motor listrik big bike.

Syarat Khusus Peningkatan Golongan SIM

• Untuk beralih dari SIM C ke SIM CI, Anda harus sudah memiliki SIM C selama minimal 1 tahun.
• Untuk beralih dari SIM CI ke SIM CII, Anda harus sudah memiliki SIM CI selama minimal 1 tahun.

Agar proses permohonan berjalan lancar, pastikan Anda memenuhi kriteria dan dokumen berikut:

• Administrasi: Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
• Pendaftaran: Mengisi formulir secara manual di kantor Satpas atau mendaftar secara daring (online) melalui situs resmi/aplikasi milik Polri.
• Kesehatan: Memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat (dibuktikan dengan hasil tes kesehatan dan psikologi).
• Kompetensi: Mampu membaca dan menulis, serta memahami rambu-rambu lalu lintas dan teknik dasar berkendara.
• Ujian: Wajib lulus dalam ujian teori dan ujian praktik di lapangan sesuai dengan standar prosedur operasional.

Kepemilikan SIM bukan sekadar kepatuhan administrasi untuk menghindari tilang, melainkan bukti sah bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk berkendara di jalan raya demi keselamatan bersama. Dengan tarif yang masih terjaga kestabilannya, masyarakat diimbau untuk segera mengurus SIM melalui jalur resmi dan menghindari jasa calo.

Wacana tersebut bermula mencuat ketika diusulkan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini diungkapnya saat Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korlantas Polri pada 4 Desember 2024 silam.

Menanggapi usulan tersebut, salah satu pakar keselamatan berkendara, Jusri Palubuhu, berkomentar alih-alih pemberlakuan seumur hidup, lebih baik biaya perpanjangan SIM saja yang digratiskan.

Belakangan, mencuat kembali soal isu biaya perpanjangan SIM akan digratiskan. Isu ini muncul dari berbagai unggahan di media sosial tentang hal itu dan Korlantas Polri sudah mengklarifikasi bahwasanya hal tersebut tidak benar.

“Untuk SIM gratis itu tidak ada kalau ada yang ngasih informasi lewat Instagram atau TikTok dan sebagainya terkait dengan SIM gratis itu adalah Hoax tidak benar,” ujar Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Dhafi, Rabu (23/4/2025), dilansir dari laman Korlantas Polri.

Ia melanjutkan SIM juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi fisik dan psikologis manusia ketika bertambah usia dapat memengaruhi kecakapan berkendara.

“SIM itu harus merupakan satu keahlian untuk bisa membawa kendaraan, bahwasanya keahlian setiap orang itu karena dia menjalani aktivitas sehari-hari bertambahnya usia kemampuan bisa berkurang, kalau secara psikologis harus diukur apakah dia sudah mampu atau belum atau sudah mampu nanti sekian tahun lagi apakah dia mungkin pernah mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mampu lagi untuk membawa kendaraan bermotor itu,” jelas dia.

Disinggung pula soal Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada pasal tersebut ditegaskan SIM harus diperbaharui dan diujikan ulang setiap lima tahun sekali untuk alasan keselamatan.

“Diatur di peraturan perundang-undangan ada di Pasal 85 terkait dengan SIM harus diuji lagi setelah lima tahun, bisa membawa kendaraan atau tidak, psikologisnya diuji lagi kesehatannya diuji lagi karena ini menyangkut keselamatan atau nyawa orang lain jadi memang tidak ada untuk SIM seumur hidup,” terang dia.

Selain kesehatan fisik dan mental, kelayakan kendaraan yang digunakan juga menjadi alasan perpanjangan SIM agar kendaraan tersebut dapat dicek kembali.

“Jadi bersinergi dengan keakuratan data apabila dibutuhkan dalam hal penyidikan atau penyelidikan apabila seseorang ada satu masalah jadi memang itu karena dua hal itu terpenting satu masalah adalah kemampuan keterampilan dalam mengemudi yang kedua adalah identifikasi kendaraan yang terkait dengan penyidikan atau penyelidikan,” pungkas dia.

Direktur Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Yusri Yunus mengklaim, bentuk dan data SIM saat ini sulit dipahami negara lain atau internasional. Sehingga, Polri berniat untuk menambah dan mengubah sejumlah informasi yang bersifat umum secara global.

Menurut dia, SIM yang baru akan dilengkapi gambar kendaraan yaitu mobil atau pun motor. Gambar tersebut akan berada di samping huruf klasifikasi SIM, misalnya SIM A atau SIM C.

Selain itu, Polri tak akan lagi mengunakan nomor seri SIM. Sesuai dengan rencana single data, SIM ke depannya akan langsung menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP).

“Bukan lagi nomor SIM, tapi nomor kartu identitas. Kalau itu karena kita kan sudah menggunakan single data,” kata Yusri dikutip dari Laman Humas Polri, Minggu (21/7/2024).

Dia mengakui, bentuk SIM Indonesia saat ini kurang dipahami banyak negara. Padahal, selama ini, penggunaan SIM Internasional di luar negeri pun kerap harus menunjukkan kepemilikan SIM dalam negeri.

Peraturan ini akan dimulai diberlakukan hari ini, Senin 1 Juli 2024.

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba yang akan berlangsung hingga 30 September 2024 di beberapa daerah di Indonesia.

Daerah-daerah yang terlibat dalam uji coba ini mencakup Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Kasibinyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo mengatakan, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Peraturan perpanjangan dan urus SIM ternyata sudah disosialisasikan di wilayah Aceh.

Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Muhamad Iqbal Alqudusy.

Kata dia di wilayahnya sosialisasi aturan tersebut sudah dilakukan.

Menurut Iqbal, aturan ini tidak akan memberatkan masyarakat, karena di Aceh sendiri, 98 persen warga telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, mulai tahun 2025, SIM Indonesia bisa digunakan di 8 negara Asia Tenggara.

Hal itu diumumkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) melalui akun Instagram @tmcpoldametro, Kamis 20 Juni 2024.

Korlantas Polri mengumumkan, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menggunakan SIM Internasional untuk berkendara di 8 negara Asia Tenggara mulai 1 Juni 2025.

Dengan kebijakan ini, warga negara yang berkendara di negara ASEAN tetap dapat menggunakan SIM Indonesia, tanpa harus memiliki SIM Internasional.

Berikut 8 negara yang akui SIM Indonesia mulai 2025:

1. Filipina

2. Thailand

3. Laos

4. Vietnam

5. Myanmar

6. Brunei Darussalam

7. Singapura

8. Malaysia

Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan SIM Internasional masih diperlukan saat akan berkendara di negara-negara lain.

“Bukan berarti semua negara ASEAN memberlakukan SIM Indonesia, terus SIM Internasional itu tidak berlaku, enggak,” kata Yusri, dikutip dari Kompas TV, Jumat 21 Juni 2024.

Yusri menyampaikan, masyarakat yang akan berkendara di luar negeri tetap perlu mengurus SIM Internasional.

Dilansir dari laman Korlantas, SIM Internasional yang diterbitkan oleh Indonesia tersebut berlaku di 92 negara yang menandatangani Konvensi Wina Tahun 1968.

“SIM Internasional ini digunakan di beberapa negara yang sudah ada perjanjian dengan kita. Jepang tidak mengakui SIM Internasional kita,” ucapnya. []

Pembuatan SIM wajib BPJS diberlakukan Polri Mulai 1 Juli 2024. Kebijakan pembuatan SIM wajib punya BPJS diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Heru Sutopo menyatakan pemohon SIM yang memiliki tunggakan BPJS tetap bisa melanjutkan proses pengurusan SIM dengan beberapa syarat. Heru mengatakan, jika ingin melunasi tunggakan, terdapat berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses.

Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan.

“Kemudian bagi yang belum mampu melunasi, kami juga menyediakan fasilitas kemudahan melalui program cicilan iuran (pendaftaran melalui daring) dan bukti pendaftaran program cicilan iuran sudah cukup menjadi bukti,” ujar Heru ,Jumat (7/7/2024).

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN. Pemohon yang menunggak bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut bunyi aturan tersebut:

Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM meliputi:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik.
2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
8. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.”

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan wacana ini sebagai bentuk penertiban data pribadi warga Indonesia, terutama pembuatan SIM agar tidak ganda.

“Wacananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Yusri seperti dilansir Antara.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, sistem NIK sudah bagus, setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan bayi yang baru lahir sudah langsung mendapat NIK.

Korlantas berkeinginan agar data SIM seperti NIK, tunggal satu nomor jadi satu data, yakni KTP, SIM dan BPJS, serta kartu KIS.

“Jadi, intinya bahwa kami buat single data. Paling bagus kalau NIK KTP, SIM, misalnya BPJS, kartu KS. Semua pakai NIK. Kan nomor NIK ini satu orang cuma satu di Indonesia,” katanya.

Berbeda dengan nomor SIM yang ada saat ini, kata dia. Satu pemegang SIM di Jakarta, bisa membuat SIM yang sama di wilayah berbeda. Karena SIM hanya menggunakan nomor urut.

“Jadi bisa nama Rahmat sudah punya SIM A10, datang ke Palembang bikin SIM A juga. Bisa aja, karena cuma nomor urut saja, kan nama tersebut ada banyak,” ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan jika SIM berganti menjadi NIK, yang sudah tunggal satu data. Kejadian seperti di atas tidak akan terjadi.

“Dengan NIK tadi, petugas akan tau ternyata yang namanya Rahmat sudah punya SIM A di Jakarta, enggak bisa lagi bikin di wilayah berbeda,” kata Yusri.

Hal tersebut diketahui usai seorang pemohon SIM bernama Aden yang merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan menyampaikan keluh-kesah.

Aden datang ke Satpas Polres Metro Depok pada Kamis (2/5/2025) lalu.

“Saya ditawarin di depan sama polisi-polisi yang jaga depan pas baru datang,” kata dia, saat ditemui.

Aden mengatakan bahwa oknum-oknum menawarkan beragam kemudahan. Dirinya bahkan tak perlu repot mengikuti tahapan seperti ujian tertulis dan ujian praktik.

“Bisa bikin SIM tanpa ujian, Datang-datang langsung foto doang,” ujar Aden.

Ia mengaku menolak iming-iming yang diumbar oleh oknum tersebut. Pasalnya, Aden sudah komitmen dari awal akan mengikuti sesuai prosedur.

“Pengin coba aja, pengin tahu juga udah lama enggak bikin SIM,” ujar dia.

Menurut Aden, membuat SIM tanpa bantuan calo tak menguras kantong.Aden merogoh kocek Rp260 ribu-an untuk membuat SIM A, sedangkan bila melalui calo harus mengeluarkan uang Rp600 ribu.

“Saya bikin baru normal pakai tes dan mengurus sendiri. Biayanya Rp250 ribuan. (Kalau calo) menawarkan Rp600 ribu,” ujar dia.

Kendati diakui Aden, mengurus sesuai prosedur sedikit lebih rumit. Ia mengatakan, dirinya harus dua kali mengulang untuk ujian teori dan ujian praktik.

“Saya udah tiga kali ujian. Teori enggak lulus pertama kali terus kedua lulus. Ujian praktik enggak lulus dua kali ketiga baru lulus,” dia menandaskan.

Berbeda dengan Aden. Salah seorang pria yang enggan disebutkan namanya justru menggunakan jasa calo untuk mendapatkan SIM A.

Salah satu alasannya untuk mempersingkat waktu karena tinggal foto.

“Enggak lama sih, tadi langsung dipanggil foto terus disuruh ke atas,” ujar dia.

Warga Mampang Depok mengaku membayar Rp600 ribu kepada salah seorang calo.

“(Kena) Rp 600 ribu,” tandas dia.

Terkait temuan ini, belum ada jawaban dari pihak kepolisian.

Namun, uji coba implementasi BPJS sebagai syarat SKCK hanya akan berlangsung terlebih dulu di enam daerah seperti berikut, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat.

“Uji coba akan dilaksanakan 1 Maret sampai 31 Mei 2024, setelahnya kami akan melakukan evaluasi bersama jika diperlukan perbaikan,” tegas Rizzky, dikutip dari detikcom Senin (26/2/2024).

Adapun, kebijakan ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Menurut aturan ini, 30 kementerian atau lembaga termasuk Polri, mendukung terlaksananya implementasi Program JKN dan memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Jika pemohon SKCK belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, proses pendaftaran dengan penerbitan SKCK bisa dilakukan bersamaan.

Pemohon memerlukan dokumen ini untuk membuat SKCK:

• Dokumen cetak bukti nomor Virtual Account pendaftaran bagi pemohon yang belum terdaftar Program JKN;
• Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon dengan status Non Aktif; atau
• Dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN (Program REHAB) bagi pemohon dengan status Non Aktif.

Namun, jika pemohon sudah menjadi peserta BPJS, tetapi kepesertaannya dinyatakan tidak aktif akibat tunggakan, berikut ini penjelasannya:

Menunggak iuran, pemohon SKCK dapat melakukan pengaktifan kepesertaan JKN dengan membayar tunggakan iuran melalui kanal pembayaran iuran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

SIM merupakan bukti yang valid bahwa seseorang telah memenuhi berbagai persyaratan dan terampil mengemudi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM dapat mendaftar secara online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri.

Melalui aplikasi tersebut pemohon bisa mengikuti ujian teori SIM di rumah. Jika lulus, selanjutnya melakukan ujian praktik di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Sedangkan untuk tes kesehatan dapat dilakukan secara online juga melalui laman erikkes.id. Sementara tes psikologi online menggunakan laman app.eppsi.id.

Berikut syarat buat SIM secara online:

Usia

– Usia SIM C, SIM D, dan SIM D1 minimal berusia 17 tahun

– SIM C1 minimal berusia 18 tahun

– SIM C2 minimal berusia 19 tahun

– SIM A dan SIM B1 minimal berusia 20 tahun

– SIM B2 minimal berusia 21 tahun

– SIM B1 Umum minimal berusia 22 tahun

– SIM B2 Umum minimal berusia 23 tahun

Persyaratan administrasi

– Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran elektronik

– Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau dokumen keimigrasian, asli dan fotokopi

– Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli, paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan

– Fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia

– Melaksanakan perekaman biometrik berupa sidik jari dan pengenalan wajah maupun retina mata

– Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak

Persyaratan kesehatan

– Melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani berupa penglihatan, pendengaran, fisik atau anggota gerak, dan lainnya

– Pemeriksaan kesehatan rohani, yaitu kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian

Lulus ujian

– Ujian teori

– Ujian keterampilan melalui simulator

– Ujian praktik

Cara mendaftar pembuatan SIM Online

– Download dan buka aplikasi Digital Korlantas Polri

– Lakukan verifikasi data

– Klik menu ‘SIM’

– Pilih ‘Pendaftaran SIM’

– Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan

– Lakukan pembayaran pendaftaran SIM

– Lakukan ujian teori

– Apabila ujian teori lulus, maka selanjutnya Anda perlu memilih lokasi ujian praktik di Satpas yang dipilih

– SIM dapat diambil jika dinyatakan lulus ujian

Biaya pembuatan SIM

– SIM A: Rp120.000

– SIM B: Rp120.000

-,SIM B2: Rp120.000

– SIM C: Rp100.000

– SIM C1: Rp100.000

– SIM C2: Rp100.000

– SIM D: Rp50.000

– SIM D1: Rp50.000

Perlu diketahui, biaya tersebut belum termasuk dengan biaya asuransi, tes psikologi dan tes kesehatan. (*)

Dokumen ini memiliki masa berlaku, dan jika akan segera habis harus diperpanjang.

Namun bagaimana dengan hari libur nasional, seperti hari ini yang merupakan perayaan Natal?

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 melalui Keputusan Bersama Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, libur Natal jatuh pada tanggal 25-26 Desember 2023.

Dalam rangka libur tersebut, layanan penerbitan dan perpanjangan SIM di seluruh Indonesia diliburkan.

Namun, bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada periode libur Natal 2023 diberikan dispensasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman seperti ditayangkan  channel YouTube MK yang dilihat, Jumat (15/9/2023).

Gugatan itu diajukan advokat yang juga mantan anggota Polri, Arifin Purwanto. Dia menguji Pasal 85 ayat 2 UU LLAJ, yang dalam petitumnya meminta masa berlaku SIM direvisi menjadi seumur hidup.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

MK berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonannya ditolak untuk seluruhnya.

“Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap Anwar.

Dalam putusan judicial review UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), MK juga meminta Polri menjaga integritas dalam proses penerbitan SIM.

Berikut pertimbangan lengkap putusan MK:

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai menerapkan syarat penyertaan sertifikasi pelatihan mengemudi kendaraan untuk dapat menjalani rangkaian ujian kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan hal ini sejal dengan kebijakan baru Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Sertifikat itu membuktikan bahwa calon pembuat SIM A sudah belajar menyetir kendaraan terlebih dahulu melalui sekolah mengemudi,” kata Latif Usman, Selasa (20/6/2023).

“Hal itu tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM,” jelasnya menambahkan.

Kata Latif, proses pengeluaran sertifikasi itu nantinya diterbitkan oleh Indonesia Safety Driving Centre (ISDC).

Bunyi Aturan Perpol No. 2/2021

Adapun bunyi dari Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yakni,

Pasal 9 ayat (1) angka 3

Pemohon wajib melampirkan foto kopi beserta memperlihatkan sertifikat asli pelatihan mengemudi dari lembaga terakreditasi.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dir Regident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menekankan, lembaga terakreditasi tersebut harus memiliki fasilitas pendidikan, pengajaran dan latihan yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Peraturan Kakorlantas Polri.

Adapun penetapan akreditasi sebuah lembaga pendidikan dan latihan mengemudi akan diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Selain itu, lanjut Yusri, lembaga akreditasi pelatihan mengemudi wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, memenuhi administrasi kelembagaan dan persyaratan terkait sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan.

Selain itu, sumber daya manusia, termasuk para instruktur yang berkompeten dan bersertifikat cukup.

Eranasional.com – Layanan kepolisian dibuka kembali mulai Senin, 9 Mei 2022. Sebelumnya, pelayanan ditutup sementara selama periode libur lebaran.

“Dengan diselesaikannya Operasi Ketupat 2022 mulai Minggu, 8 Mei 2022, persisnya, kami laporkan kepada Kapolri pelayanan bagi kegiatan untuk masyarakat seluruhnya kami akan buka,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi dilansir Antara, Senin, 9 Mei 2022.

Firman menerangkan Korlantas Polri telah mengakhiri pelaksanaan rekayasa lalu lintas guna kelancaran arus mudik dan arus balik. Kegiatan tersebut erhitung mulai H-7 (27 April) sampai dengan H+7 Idul Fitri (9 Mei). Dalam operasi tersebut, seluruh jajaran lalu lintas berkonsentrasi mengatur arus lalu lintas guna kelancaran dan kenyamanan masyarakat melaksanakan mudik lebaran.

Korlantas Polri memberhentikan sementara aktivitas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) baik itu di satpas, gerai, maupun SIM Keliling selama periode libur lebaran 29 April sampai 8 Mei 2022. Hal tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolri yang ditunjukkan ke para Kapolda Nomor: ST/785/IV/YAN.1.1/2022 mengenai petunjuk dan arahan pelayanan SIM pada hari raya Idul Fitri 1443 H.

Surat Telegram Kapolri tersebut menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2022.

Dalam surat telegram tersebut, masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada 29 April 2022 sampai 8 Mei 2022 bisa diperpanjang dengan tenggang waktu selama 9-17 Mei 2022 dengan mekanisme perpanjangan.

Selanjutnya, bagi masyarakat pemegang SIM yang sudah lewat masa berlakunya dan tidak diperpanjang sampai 17 Mei 2022, maka SIM itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga tidak dapat melakukan proses perpanjangan.