Ketentuan ini kerap membuat masyarakat terkejut karena menganggap perpanjangan SIM masih bisa dilakukan beberapa hari setelah masa berlaku habis. Padahal, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diperpanjang sebelum tanggal kedaluwarsa berakhir.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa masa berlaku SIM agar tidak perlu mengulang seluruh proses penerbitan dari awal yang memakan waktu, biaya, serta tenaga lebih banyak.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa aturan mengenai masa berlaku SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Menurut Prianggo, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan perseorangan maupun kendaraan umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan hanya bisa diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

“Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” ujar Prianggo seperti dikutip dari Kompas.com.

Penjelasan itu menegaskan bahwa jika pemilik SIM melewati masa berlaku, maka statusnya bukan lagi perpanjangan melainkan penerbitan SIM baru. Dengan kata lain, pemohon harus mengikuti prosedur dari awal sebagaimana saat pertama kali membuat SIM.

Prianggo menambahkan bahwa setiap SIM yang sudah melewati masa aktif wajib diproses sebagai penerbitan baru. Artinya, pemilik SIM harus kembali mengikuti tahapan administrasi, tes teori, hingga ujian praktik mengemudi.

“Aturannya jelas, SIM yang masa berlakunya habis harus dilakukan penerbitan SIM baru,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101466/aturan-terbaru-perpanjangan-sim-telat-satu-hari-wajib-ajukan-baru/feed 0 Rio Anthony https://otomotif.eranasional.com/65014/cara-syarat-dan-biaya-bikin-secara-sim-online https://otomotif.eranasional.com/65014/cara-syarat-dan-biaya-bikin-secara-sim-online#respond Sun, 11 Feb 2024 13:44:15 +0000 https://otomotif.eranasional.com/65014/cara-syarat-dan-biaya-bikin-secara-sim-online Jakarta, ERANASIONAL.COM – Setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan institusi Polri.

SIM merupakan bukti yang valid bahwa seseorang telah memenuhi berbagai persyaratan dan terampil mengemudi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan SIM dapat mendaftar secara online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri.

Melalui aplikasi tersebut pemohon bisa mengikuti ujian teori SIM di rumah. Jika lulus, selanjutnya melakukan ujian praktik di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Sedangkan untuk tes kesehatan dapat dilakukan secara online juga melalui laman erikkes.id. Sementara tes psikologi online menggunakan laman app.eppsi.id.

Berikut syarat buat SIM secara online:

Usia

– Usia SIM C, SIM D, dan SIM D1 minimal berusia 17 tahun

– SIM C1 minimal berusia 18 tahun

– SIM C2 minimal berusia 19 tahun

– SIM A dan SIM B1 minimal berusia 20 tahun

– SIM B2 minimal berusia 21 tahun

– SIM B1 Umum minimal berusia 22 tahun

– SIM B2 Umum minimal berusia 23 tahun

Persyaratan administrasi

– Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran elektronik

– Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau dokumen keimigrasian, asli dan fotokopi

– Fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli, paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan

– Fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia

– Melaksanakan perekaman biometrik berupa sidik jari dan pengenalan wajah maupun retina mata

– Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak

Persyaratan kesehatan

– Melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani berupa penglihatan, pendengaran, fisik atau anggota gerak, dan lainnya

– Pemeriksaan kesehatan rohani, yaitu kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian

Lulus ujian

– Ujian teori

– Ujian keterampilan melalui simulator

– Ujian praktik

Cara mendaftar pembuatan SIM Online

– Download dan buka aplikasi Digital Korlantas Polri

– Lakukan verifikasi data

– Klik menu ‘SIM’

– Pilih ‘Pendaftaran SIM’

– Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan

– Lakukan pembayaran pendaftaran SIM

– Lakukan ujian teori

– Apabila ujian teori lulus, maka selanjutnya Anda perlu memilih lokasi ujian praktik di Satpas yang dipilih

– SIM dapat diambil jika dinyatakan lulus ujian

Biaya pembuatan SIM

– SIM A: Rp120.000

– SIM B: Rp120.000

-,SIM B2: Rp120.000

– SIM C: Rp100.000

– SIM C1: Rp100.000

– SIM C2: Rp100.000

– SIM D: Rp50.000

– SIM D1: Rp50.000

Perlu diketahui, biaya tersebut belum termasuk dengan biaya asuransi, tes psikologi dan tes kesehatan. (*)

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini telah membuka pelayanan online bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM). Syaratnya Anda hanya ponsel saja.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat melakukan perpanjangan SIM secara online. Salah satu prosedurnya adalah mengisi data-data secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

Hal ini dilakukan agar pengajuan perpanjangan Anda tidak ditolak.

Kemungkinan yang menjadi penyebab pengajuan perpanjangan SIM ditolak ditolak karena data-data yang tidak valid atau persyaratannya tidak dipenuhi.

Seandai pada akhirnya ditolak, uang yang sudah Anda bayar pasti akan dikembalikan.

Saat mengakses Digital Korlantas Polri ketika mengajukan perpanjangan SIM secara online, Anda akan diminta memasukkan nomor rekening yang tujuannya untuk pengembalian jika ditolak.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman seperti ditayangkan  channel YouTube MK yang dilihat, Jumat (15/9/2023).

Gugatan itu diajukan advokat yang juga mantan anggota Polri, Arifin Purwanto. Dia menguji Pasal 85 ayat 2 UU LLAJ, yang dalam petitumnya meminta masa berlaku SIM direvisi menjadi seumur hidup.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

MK berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonannya ditolak untuk seluruhnya.

“Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap Anwar.

Dalam putusan judicial review UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), MK juga meminta Polri menjaga integritas dalam proses penerbitan SIM.

Berikut pertimbangan lengkap putusan MK:

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai menerapkan syarat penyertaan sertifikasi pelatihan mengemudi kendaraan untuk dapat menjalani rangkaian ujian kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan hal ini sejal dengan kebijakan baru Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Sertifikat itu membuktikan bahwa calon pembuat SIM A sudah belajar menyetir kendaraan terlebih dahulu melalui sekolah mengemudi,” kata Latif Usman, Selasa (20/6/2023).

“Hal itu tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM,” jelasnya menambahkan.

Kata Latif, proses pengeluaran sertifikasi itu nantinya diterbitkan oleh Indonesia Safety Driving Centre (ISDC).

Bunyi Aturan Perpol No. 2/2021

Adapun bunyi dari Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yakni,

Pasal 9 ayat (1) angka 3

Pemohon wajib melampirkan foto kopi beserta memperlihatkan sertifikat asli pelatihan mengemudi dari lembaga terakreditasi.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dir Regident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menekankan, lembaga terakreditasi tersebut harus memiliki fasilitas pendidikan, pengajaran dan latihan yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Peraturan Kakorlantas Polri.

Adapun penetapan akreditasi sebuah lembaga pendidikan dan latihan mengemudi akan diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Selain itu, lanjut Yusri, lembaga akreditasi pelatihan mengemudi wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, memenuhi administrasi kelembagaan dan persyaratan terkait sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan.

Selain itu, sumber daya manusia, termasuk para instruktur yang berkompeten dan bersertifikat cukup.

CIREBON, Eranasional.com – Polresta Cirebon memiliki program gacor dengan menerapkan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) membayar dengan menggunakan sampah dengan nama Bank Sampah Polresta Cirebon.

“Sampai saat ini sudah ada 49 warga yang memanfaatkan sampah untuk membayar pembuatan SIM,” kata Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman dikutip ANTARA, Kamis, 5 Januari.

Menurutnya, program pembuatan SIM menggunakan sampah merupakan upaya Polresta Cirebon untuk ikut mengurangi sampah di daerah itu, terutama sampah plastik.

Selama lima bulan program ini berjalan sudah ada 49 warga yang membuat SIM dengan menggunakan sampah

Arif mengatakan tidak ada istimewa membuat SIM dengan membayar menggunakan sampah karena prosesnya tetap sama dan sesuai prosedur, yakni menyediakan fotokopi KTP, surat keterangan sehat, dan surat dari psikolog, dan mendaftar ke pelayanan SIM Polresta Cirebon.

“Namun, kelebihan membuat SIM dengan bank sampah adalah warga tidak lagi membayar ke bank untuk administrasi pembuatan SIM karena pembayaran sudah digantikan dengan sampah yang dikumpulkan pemohon yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat,” tuturnya.

Polresta Cirebon telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, di mana pemohon SIM nanti berkoordinasi dengan DLH, kalau tabungan sampah sudah cukup, maka akan diberikan surat rekomendasi dari DLH Kabupaten Cirebon.

“Surat rekomendasi menyatakan nasabah sudah memenuhi syarat membuat SIM,” katanya.

Di Kabupaten Cirebon terdapat 10 bank sampah yang bekerja sama dengan DLH dan Polresta Cirebon, terkait pengumpulan sampah plastik untuk program tersebut.

“Nasabah bank sampah tidak hanya dapat pelayanan SIM. Tabungan sampah bisa digunakan untuk membuat SKCK dan pelayanan kepolisian lainnya di Polresta Cirebon,” kata Arif. **