Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi untuk melihat efektivitas serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan efisiensi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki dasar administratif yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Airlangga, penerapan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga mengurangi beban anggaran negara, khususnya dari sektor energi. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak.

Penghematan tersebut muncul dari berkurangnya mobilitas harian ASN yang selama ini menggunakan kendaraan untuk bekerja. Dengan satu hari kerja dilakukan dari rumah, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, jika dikombinasikan dengan perubahan perilaku masyarakat secara umum, total potensi penghematan konsumsi BBM secara nasional diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor pemerintahan, tetapi juga diikuti dengan imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang memberikan panduan bagi perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Dengan demikian, implementasi WFH di sektor swasta diharapkan bersifat fleksibel dan tidak mengganggu produktivitas.