Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan terkait pengajuan kasasi oleh jaksa dalam perkara yang melibatkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, akan menghormati apa pun hasil akhir dari proses hukum tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Yusril sebagai respons atas langkah Kejaksaan yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan kepada Delpedro dan sejumlah pihak lain dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kericuhan. Ia menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada dalam rumpun eksekutif, para jaksa tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Menurut Yusril, sejak awal ia telah menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, kata dia, setiap putusan hakim harus dipandang sebagai hasil dari proses peradilan yang sah dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa upaya hukum lanjutan seperti kasasi merupakan hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa perkara Delpedro dan kawan-kawan memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks, terutama karena terjadi dalam masa transisi antara penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP yang baru. Proses penyelidikan hingga persidangan awal masih menggunakan aturan lama, sementara putusan dijatuhkan setelah KUHAP baru mulai berlaku pada awal 2026.
Dalam konteks tersebut, Yusril menyebut adanya ketentuan peralihan yang mengatur bahwa perkara yang sudah berjalan tetap menggunakan aturan lama hingga selesai. Namun di sisi lain, terdapat pula asas hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan regulasi, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa seharusnya yang diterapkan. Perbedaan interpretasi inilah yang, menurutnya, membuka ruang perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.
Tinggalkan Balasan