Ia menilai bahwa pengajuan kasasi oleh jaksa dalam situasi seperti ini bukan semata persoalan prosedural, melainkan juga menyentuh aspek filosofis dalam hukum, yakni keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Yusril memandang bahwa keputusan akhir dari Mahkamah Agung nantinya akan menjadi rujukan penting dalam praktik hukum ke depan, khususnya terkait penerapan aturan transisi dalam sistem peradilan pidana.
Lebih lanjut, Yusril juga menyampaikan bahwa pihak terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi yang dapat memuat berbagai argumentasi hukum, termasuk soal penerapan KUHAP baru yang dianggap lebih menguntungkan. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang adil dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pembelaannya secara proporsional.
Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah permohonan kasasi tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam praktiknya, MA dapat saja menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.), sehingga tidak masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Namun, MA juga bisa memilih untuk tetap memeriksa substansi kasasi jika dinilai memenuhi syarat hukum.
Dalam pandangan Yusril, semua pihak sebaiknya menunggu proses yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri proses peradilan, melainkan memastikan bahwa sistem hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Ke depan, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam penerapan KUHAP baru, khususnya terkait larangan pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah adanya ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara.
Tinggalkan Balasan