Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan perkembangan terbaru terkait arah penanganan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kemungkinan penerapan peradilan koneksitas masih terbuka, khususnya apabila ditemukan keterlibatan pihak sipil dalam kasus tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan Rakernis Divisi Hukum Polri 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, ia menjelaskan bahwa mekanisme koneksitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, Undang-Undang Peradilan Militer, serta Undang-Undang TNI.
Menurut Yusril, perkembangan kasus ini masih sangat bergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Ia menekankan bahwa laporan yang diajukan oleh tim hukum Andrie Yunus terkait dugaan keterlibatan pihak sipil harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh penyidik sebelum dapat disimpulkan adanya unsur koneksitas.
Kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap berbeda ketika berkas perkara yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dilimpahkan ke pengadilan militer. Keputusan tersebut diambil karena pada tahap awal penyidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan pelaku dari kalangan sipil. Oleh karena itu, kewenangan penanganan perkara dialihkan dari kepolisian kepada Polisi Militer TNI.
Namun, Yusril membuka kemungkinan bahwa arah penanganan hukum dapat berubah apabila ditemukan bukti baru. Ia menjelaskan bahwa apabila penyelidikan lanjutan mengungkap adanya pelaku dari unsur sipil, maka kasus ini tidak bisa lagi ditangani secara terpisah. Dalam kondisi tersebut, mekanisme peradilan koneksitas akan menjadi opsi yang harus ditempuh.
Peradilan koneksitas sendiri merupakan sistem hukum yang digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur militer dan sipil. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan adanya koordinasi antara lembaga peradilan umum dan militer, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.
Tinggalkan Balasan