Yusril Ihza Mahendra Buka Suara soal Arah Peradilan Kasus Andrie Yunus

Yusril menuturkan bahwa dalam skema koneksitas, terdapat kemungkinan pembagian kewenangan peradilan. Pelaku dari kalangan sipil dapat diadili di pengadilan negeri, sementara pelaku dari unsur militer tetap menjalani proses hukum di pengadilan militer. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, perkara juga dapat ditangani melalui mekanisme khusus yang melibatkan kerja sama lintas institusi.

Lebih lanjut, Yusril mengakui bahwa implementasi peradilan koneksitas di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer yang hingga saat ini masih menjadi acuan utama dalam menentukan yurisdiksi terhadap prajurit TNI.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer yang berlaku saat ini, anggota militer tetap diadili di pengadilan militer, bahkan untuk tindak pidana umum seperti penganiayaan atau pencurian. Hal ini berbeda dengan semangat yang diatur dalam Undang-Undang TNI, yang sebenarnya membuka kemungkinan bagi prajurit untuk diadili di pengadilan umum jika melakukan tindak pidana umum.

Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang TNI tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya karena mensyaratkan adanya perubahan pada Undang-Undang Peradilan Militer. Hingga kini, revisi yang dimaksud belum juga terealisasi, sehingga praktik yang berjalan masih merujuk pada aturan lama.

Dalam konteks KUHAP terbaru, Yusril menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Jika kerugian tersebut dialami oleh pihak sipil, maka secara prinsip perkara dapat ditangani di peradilan umum. Sebaliknya, jika kerugian berkaitan dengan kepentingan militer, maka peradilan militer yang berwenang.

Mengacu pada prinsip tersebut, Yusril menilai bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus pada dasarnya menyasar individu sipil, sehingga kerugian yang timbul juga berada di ranah sipil. Namun, karena pelaku yang telah ditetapkan berasal dari unsur militer, maka penanganan perkara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, yakni melalui peradilan militer.