Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pasca insiden tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, pemerintah bergerak menelusuri pihak yang diduga terkait, termasuk operator transportasi darat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan resmi memanggil manajemen perusahaan taksi listrik Green SM untuk dimintai klarifikasi.

Langkah ini sebagai proses pengusutan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan kepatuhan operasional perusahaan menyusul kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pemanggilan sudah dilakukan sebagai tindak lanjut langsung atas insiden tersebut.

“Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, Ditjen Perhubungan Darat telah memanggil manajemen Xanh SM atau Green SM pada hari ini, Selasa (28/4) untuk klarifikasi pasca-kecelakaan,” kata Aan kepada awak media, dikutip Rabu, (29/4/2026).

Menurutnya, Kemenhub tak hanya berhenti pada klarifikasi. Namun, juga sudah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi mendalam.

Pemeriksaan mencakup legalitas perizinan, kelengkapan administrasi, hingga implementasi standar keselamatan perusahaan.

“Karena prinsip kami jelas, keselamatan masyarakat adalah prioritas, sehingga setiap potensi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan,” jelas Aan.

Merujuk data aplikasi Siprajab, kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B 2864 SBX memiliki izin resmi dan kartu pengawasan yang masih berlaku hingga 28 Oktober 2026.

“Kendaraan taksi tersebut terdaftar untuk melakukan pelayanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Meski demikian, Aan menyampaikan status legal itu tak otomatis menutup kemungkinan adanya pelanggaran di lapangan.