Pendalaman tetap dilakukan untuk memastikan seluruh standar operasional benar-benar dijalankan.
Adapun perusahaan taksi Green SM sudah mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dengan masa berlaku lima tahun.
Namun, pemerintah tetap akan melakukan audit ulang terhadap implementasinya.
“Selanjutnya, kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum,” tutur Aan.
Audit ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, hingga sistem operasional perusahaan secara keseluruhan.
“Termasuk kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan,” ujar Aan.
Saat proses investigasi bila ditemukan pelanggaran, Kemenhub buka peluang penjatuhan sanksi administratif.
Hal itu sesuai regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 dan PM 117 Tahun 2018.
Sanksi tersebut dapat bervariasi, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan bahkan pencabutan izin operasional.
Potensi sanksi itu tergantung tingkat pelanggaran yang terbukti.
“Kami akan melihat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan umum maka sanksi administrasi akan diberikan secara proposional sesuai aturan yang ada,” katanya. []
Tinggalkan Balasan