Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada lagi perpanjangan waktu atau relaksasi untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2026. Setelah melewati batas akhir yang jatuh pada 30 April 2026, setiap keterlambatan pelaporan akan langsung dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama satu bulan dari tenggat awal 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk faktor teknis dan administrasi. Namun, dengan berakhirnya masa relaksasi tersebut, DJP menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan.
Ia bahkan mengibaratkan wajib pajak yang masih terlambat melaporkan SPT setelah perpanjangan sebagai mahasiswa yang gagal memenuhi kewajiban akademik meskipun sudah diberi tambahan waktu. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama setelah pemerintah memberikan toleransi yang cukup panjang.
Dalam penjelasannya, Bimo juga menyampaikan bahwa sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tergolong ringan, yakni sebesar Rp100.000. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara jelas mengenai konsekuensi administratif atas keterlambatan pelaporan.
Meski nominal denda relatif kecil, DJP tetap mengingatkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial.
Tinggalkan Balasan