Di sisi lain, kebijakan berbeda justru diterapkan bagi wajib pajak badan. DJP memberikan tambahan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan hingga 31 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari pelaku usaha, asosiasi, serta konsultan pajak yang mengajukan permohonan perpanjangan.

Menurut Bimo, terdapat sekitar 4.000 permintaan yang masuk dari berbagai pihak yang menginginkan adanya relaksasi bagi wajib pajak badan. Permintaan tersebut tidak hanya datang dari perusahaan, tetapi juga dari masyarakat umum dan pihak penghubung seperti konsultan pajak atau tax intermediaries. Setelah melalui pertimbangan matang dan evaluasi terhadap kondisi penerimaan negara, pemerintah akhirnya menyetujui perpanjangan tersebut.

Baca Juga
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal
Bupati Kupang Dipolisikan Atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Kebijakan ini juga tidak lepas dari arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta agar relaksasi diberikan secara selektif dengan tetap menjaga target penerimaan pajak negara. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan memastikan penerimaan negara tetap optimal.

Meski pelaporan SPT badan diperpanjang, DJP masih melakukan kajian terkait kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajaknya. Hal ini karena pembayaran pajak memiliki dampak langsung terhadap realisasi penerimaan negara, khususnya pada periode April yang menjadi salah satu bulan penting dalam siklus penerimaan tahunan.

Data sementara menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak hingga akhir April 2026 masih berada dalam tren positif. Hingga 29 April 2026, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat berada di atas 18 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum masih cukup baik, meskipun terdapat sebagian yang belum memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Sementara itu, dari sisi pelaporan, DJP mencatat bahwa hingga 30 April 2026 pukul 12.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima mencapai sekitar 12,6 juta atau setara 84 persen dari target 15 juta SPT. Angka tersebut mencerminkan partisipasi yang cukup tinggi dari wajib pajak, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan di masa mendatang.