Namun, kedudukan langsung di bawah Presiden ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jauh lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, rekomendasi kedua menekankan pada penguatan fundamental Lembaga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Komisi mengusulkan agar Kompolnas ditransformasi menjadi lembaga independen yang memiliki “taring” hukum. Jika selama ini Kompolnas hanya dipandang sebagai pemberi pertimbangan, ke depan lembaga ini dirancang untuk memiliki kewenangan investigasi terhadap pelanggaran kode etik profesi serta pengawasan terhadap tata kelola anggaran. Pembenahan ini meliputi perubahan mekanisme pengangkatan anggota Kompolnas yang lebih transparan hingga kemandirian anggaran, sehingga fungsi check and balances terhadap Polri benar-benar bersifat mengikat secara hukum.
Persoalan kepemimpinan juga tidak luput dari evaluasi melalui rekomendasi ketiga yang menyasar mekanisme pengangkatan Kapolri. Diskusi di dalam Komisi sempat memanas mengenai keterlibatan DPR dalam proses pemilihan orang nomor satu di Polri tersebut. Ada kekhawatiran bahwa persetujuan legislatif justru menjadi celah politisasi jabatan yang merusak netralitas institusi.
Namun, di sisi lain, pengawasan DPR dianggap penting sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Rekomendasi ini akhirnya diserahkan kepada Presiden Prabowo dengan dua sudut pandang yang berimbang sebagai bahan pertimbangan diskresi kepresidenan. Hal ini mencerminkan betapa sensitifnya menjaga keseimbangan antara kepentingan politik nasional dan profesionalisme murni di tubuh kepolisian.
Selain masalah kepemimpinan, penugasan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian menjadi poin keempat yang diatur secara limitatif. Buntut dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada akhir 2025 dan awal 2026, terjadi ketidakpastian hukum mengenai legalitas pejabat kepolisian yang menduduki posisi di kementerian atau lembaga lain. KPRP merekomendasikan agar pemerintah segera membuat aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang memperinci secara spesifik instansi mana saja yang boleh ditempati oleh anggota Polri aktif.
Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta menjaga integritas administrasi publik agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut tetap memiliki keabsahan hukum yang kuat di mata pengadilan.
Tinggalkan Balasan