Aspek kelima yang ditekankan dalam laporan ini adalah transformasi manajerial dan kultural. Pembenahan tidak hanya dilakukan pada level atas, tetapi hingga ke sistem pembinaan karier anggota di tingkat bawah. Rekomendasi ini menuntut adanya penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur serta adopsi teknologi digital dalam seluruh aspek pelayanan masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keluhan-keluhan klasik mengenai pungutan liar, lambannya penanganan laporan, hingga ketidakadilan dalam promosi jabatan. Dengan menyelaraskan langkah ini pada Grand Strategy Polri 2025-2045, diharapkan kepolisian mampu menjadi institusi yang modern, bersih, dan berwibawa di mata internasional maupun domestik.
Sebagai payung hukum dari semua transformasi tersebut, rekomendasi keenam mendesak dilakukannya revisi segera terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yusril menegaskan bahwa revisi UU ini adalah fondasi mutlak karena tanpa perubahan regulasi di level undang-undang, segala upaya reformasi hanya akan menjadi kebijakan administratif yang lemah.
Rencana revisi ini juga mencakup penyesuaian puluhan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap) agar sejalan dengan arah reformasi hingga tahun 2029. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang turut hadir dalam penyerahan tersebut, menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk menindaklanjuti usulan-usulan ini. Bagi Polri, rekomendasi dari KPRP dipandang sebagai masukan konstruktif yang akan membawa institusi menuju perbaikan berkelanjutan dan penguatan kepercayaan publik yang lebih solid di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Narasi besar ini menandakan babak baru bagi keamanan dalam negeri Indonesia. Tantangan ke depan bukan hanya soal menangkap pelaku kriminal, melainkan bagaimana menciptakan sistem kepolisian yang akuntabel, transparan, dan tidak terseret dalam arus politik praktis. Melalui sinkronisasi antara pemerintah, otoritas kepolisian, dan pengawas eksternal, reformasi ini diharapkan bukan sekadar tumpukan kertas 3.000 halaman, melainkan sebuah perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh setiap warga negara dalam bentuk rasa aman dan keadilan hukum yang sejati.
Presiden Prabowo diharapkan segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai komitmen formal untuk menjalankan peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah disusun dengan penuh ketelitian oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ini.
Tinggalkan Balasan