Kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng Maharasri, menjelaskan kliennya tidak dapat hadir karena sedang menjalankan pekerjaan di Yogyakarta. Menurut dia, gugatan tersebut diajukan bukan untuk menyerang pribadi Jokowi, melainkan meminta kejelasan terkait polemik ijazah yang selama ini terus menjadi perdebatan publik.

Ajeng menyebut pihaknya menilai Jokowi selama ini tidak pernah hadir secara langsung dalam sejumlah persidangan sebelumnya yang juga menyinggung persoalan serupa. Karena itu, gugatan kali ini diharapkan dapat membuka ruang klarifikasi secara langsung di pengadilan.

“Selama ini Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan perkara-perkara sebelumnya terkait ijazah. Kami ingin memberikan kesempatan agar beliau hadir dan menunjukkan ijazah tersebut secara terbuka di hadapan hukum,” kata Ajeng kepada wartawan usai sidang.

Ia menegaskan bahwa penggugat tidak mempersoalkan status Jokowi sebagai alumnus UGM. Menurut dia, kliennya justru mengakui bahwa mantan presiden itu merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Namun yang dipersoalkan adalah polemik mengenai dokumen ijazah yang disebut pernah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam proses hukum sebelumnya.

“Secara normatif kami mengakui beliau alumni UGM. Tetapi persoalan yang ingin diperjelas adalah dokumen ijazah yang kini menjadi polemik di ruang publik,” ujarnya.

Ajeng menambahkan, langkah hukum yang ditempuh kliennya dilakukan sebagai bagian dari hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Ia berharap proses persidangan dapat berlangsung objektif tanpa tekanan politik maupun opini publik yang berkembang di media sosial.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menilai gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia mengatakan tidak ada putusan pengadilan sebelumnya yang mewajibkan Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik.

“Dalam perkara-perkara sebelumnya, tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan Pak Jokowi memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada masyarakat. Jadi kami menilai tidak ada kewajiban hukum terkait tuntutan tersebut,” kata Irpan.