Meski demikian, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan di PN Surakarta. Irpan menilai gugatan yang diajukan kali ini lebih santun dibandingkan sejumlah gugatan sebelumnya yang sempat ramai diperbincangkan.
“Formulasi gugatan kali ini lebih elegan dan tidak menyerang kehormatan pribadi. Karena itu kami juga menanggapinya secara humanis dan menghormati proses peradilan,” ujarnya.
Polemik mengenai ijazah Jokowi memang telah beberapa kali muncul ke ruang publik dalam beberapa tahun terakhir. Isu tersebut sering berkembang di media sosial dan memunculkan beragam spekulasi. Namun Universitas Gadjah Mada sebelumnya sudah beberapa kali memberikan penegasan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dan dinyatakan lulus secara sah.
Pada kesempatan berbeda, pihak UGM pernah menyatakan bahwa data akademik Jokowi tersimpan lengkap di arsip universitas. Kampus juga memastikan seluruh proses akademik mantan presiden tersebut sesuai prosedur yang berlaku pada masa itu.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai gugatan semacam ini merupakan hak konstitusional warga negara selama dilakukan sesuai mekanisme hukum. Namun ia mengingatkan bahwa pengadilan tetap akan menilai apakah gugatan memiliki legal standing dan alat bukti yang cukup.
“Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi nanti hakim akan menilai apakah dalil-dalil yang diajukan memiliki dasar hukum yang relevan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” ujar Agus.
Menurut dia, perkara semacam ini juga menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi pejabat negara, terutama figur yang pernah menduduki jabatan strategis seperti presiden.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan isu ijazah Jokowi sebenarnya lebih banyak dipengaruhi dinamika politik dibanding substansi hukum. Ia menilai polemik tersebut kemungkinan masih akan terus bergulir karena berkaitan dengan figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.
“Nama Jokowi masih memiliki daya tarik politik yang kuat sehingga isu sekecil apa pun mudah menjadi perdebatan nasional. Apalagi menjelang dinamika politik baru pasca-pemerintahan,” kata Ujang.
Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya menunggu hasil proses hukum di pengadilan dan tidak terjebak pada spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Menurut dia, putusan pengadilan nantinya akan menjadi rujukan resmi untuk menilai substansi gugatan tersebut.
Sementara itu, sidang lanjutan perkara ini diperkirakan akan kembali menyita perhatian publik karena menyangkut nama mantan kepala negara. Pengadilan Negeri Surakarta dijadwalkan kembali menggelar persidangan pada 19 Mei 2026 dengan agenda pemanggilan ulang pihak yang belum hadir serta kemungkinan mediasi antarpihak.
Kasus ini menambah daftar panjang gugatan hukum yang pernah menyeret nama Joko Widodo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Meski demikian, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi tidak sah ataupun memerintahkan pembuktian terbuka kepada publik.
Tinggalkan Balasan