Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat penindakan terhadap praktik korupsi di sektor pertanian yang dinilai merugikan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini, sebanyak 76 tersangka terkait kasus korupsi di sektor pertanian telah diproses secara hukum.
Pernyataan itu disampaikan Amran dalam diskusi bersama sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap praktik penyimpangan, baik dalam distribusi pupuk, pengelolaan pangan, maupun aktivitas perdagangan komoditas ilegal.
“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, sudah ada 76 tersangka yang diproses hukum,” ujar Amran.
Menurut dia, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membenahi tata kelola sektor pertanian nasional. Pemerintah, kata Amran, ingin memastikan bahwa seluruh program pangan benar-benar berjalan untuk kepentingan petani dan masyarakat luas, bukan dimanfaatkan kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian terus menindaklanjuti laporan yang masuk dari berbagai daerah. Tidak hanya dari aparat internal, laporan juga datang dari masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa yang aktif mengawasi persoalan pangan di lapangan.
Amran menilai keterlibatan publik sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah. Menurut dia, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pengkritik yang mampu memberikan masukan konstruktif berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Kami membuka ruang pengawasan publik. Kalau ada persoalan di lapangan, laporkan. Mahasiswa juga punya peran besar dalam mengawasi sektor pertanian,” katanya.
Tinggalkan Balasan