Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani di sejumlah daerah, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, permainan distribusi komoditas, hingga dugaan praktik perdagangan ilegal hasil pertanian.
Amran mencontohkan kasus kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan mahasiswa dan langsung ditindaklanjuti pemerintah. Menurut dia, izin distributor yang diduga melakukan pelanggaran langsung dicabut hanya dalam hitungan menit setelah laporan diverifikasi.
“Begitu ada laporan dan terbukti, langsung dicabut izinnya. Itu diproses hukum karena tidak boleh ada permainan pupuk yang merugikan petani,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menindak laporan terkait peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara. Kasus tersebut kini sedang diproses bersama aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi pangan berjalan sesuai aturan.
Amran menegaskan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat memicu berkembangnya praktik korupsi yang lebih besar. Karena itu, pemerintah memilih bertindak cepat agar sistem distribusi pertanian tetap sehat dan transparan.
“Kalau kita membiarkan satu pelanggaran saja, sama artinya kita sedang memelihara kejahatan di negara ini,” kata Amran.
Pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai korupsi di sektor pertanian memang menjadi salah satu persoalan serius yang selama ini membebani petani. Menurut dia, praktik penyimpangan paling banyak terjadi pada distribusi pupuk subsidi, pengadaan alat pertanian, hingga tata niaga pangan.
“Korupsi di sektor pertanian dampaknya langsung dirasakan petani kecil. Ketika pupuk langka atau harga komoditas dipermainkan, petani menjadi pihak paling dirugikan,” ujar Dwi Andreas.
Ia menilai langkah penegakan hukum perlu dibarengi reformasi sistem distribusi agar potensi penyimpangan dapat ditekan secara permanen. Digitalisasi distribusi pupuk dan penguatan pengawasan daerah disebut menjadi salah satu solusi yang perlu diperkuat.
Selain fokus pada penindakan hukum, Kementerian Pertanian juga mengklaim terus memperbaiki berbagai aspek pendukung sektor pangan nasional. Pemerintah disebut sedang memperkuat produksi dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur pertanian, optimalisasi lahan, dan peningkatan stok pangan strategis.
Amran mengatakan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi kuat dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
“Gudang kita penuh. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta hingga 5,2 juta ton. Ini salah satu stok tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia,” katanya.
Tinggalkan Balasan