Sebelumnya, dalam konferensi pers yang dikutip dari Antara, Kepala Bakom Muhammad Qodari menjelaskan bahwa Indonesia New Media Forum dibentuk sebagai ruang kolaborasi bagi para pelaku media digital yang kini berkembang menjadi kekuatan baru dalam ekosistem informasi nasional.
Menurut Qodari, media baru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi muda.
Ia menyebut sejumlah platform digital yang dikenal publik seperti Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, USS Feeds, Menjadi Manusia, GNFI, Kok Bisa, hingga Pandemic Talks sebagai bagian dari ekosistem media baru yang potensial untuk diajak membangun komunikasi publik yang lebih efektif.
Qodari menilai pendekatan pemerintah terhadap media baru diperlukan karena perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi sudah sangat berbeda dibanding era media konvensional.
“Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qodari.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai langkah pemerintah menjalin komunikasi dengan media baru adalah hal wajar di era digital. Namun sebagian lain khawatir pendekatan tersebut bisa mengganggu independensi media digital yang selama ini tumbuh secara organik dan dekat dengan audiensnya.
Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah pemerintah merangkul media baru memang bertujuan meningkatkan keterikatan komunikasi antara negara dan masyarakat digital.
Menurut Wasisto, pendekatan tersebut bisa membantu pemerintah menyampaikan kebijakan secara lebih sederhana dan mudah diterima publik.
Ia mengatakan penggunaan bahasa yang lebih santai dan visual yang sesuai dengan karakter media sosial dapat membuat informasi pemerintah lebih mudah dipahami masyarakat.
Namun di sisi lain, Wasisto juga mengingatkan adanya tantangan besar bagi media baru ketika berhadapan dengan konten-konten pemerintah yang belum tentu sesuai dengan karakter audiens mereka.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar media baru memiliki segmentasi audiens yang sangat spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, kesehatan mental, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, jika media-media tersebut mulai terlalu sering memuat konten pemerintah, ada risiko perubahan karakter audiens yang sebelumnya terbiasa menikmati konten sesuai minat mereka.
Menurut Wasisto, kedekatan emosional antara media digital dan pengikutnya menjadi aset paling penting dalam dunia media sosial saat ini.
“Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya.
Polemik ini sekaligus memperlihatkan bagaimana posisi media baru kini semakin strategis dalam ekosistem informasi nasional. Di satu sisi, pemerintah melihat potensi besar media digital sebagai saluran komunikasi publik modern. Namun di sisi lain, media baru juga menghadapi tantangan menjaga independensi dan kepercayaan audiens mereka di tengah dinamika politik dan komunikasi negara yang terus berkembang.
Tinggalkan Balasan