Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masih banyak pengendara di Indonesia yang belum memahami bahwa keterlambatan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), meski hanya satu hari, dapat membuat dokumen tersebut tidak lagi bisa diperpanjang dan harus dibuat dari awal.
Ketentuan ini kerap membuat masyarakat terkejut karena menganggap perpanjangan SIM masih bisa dilakukan beberapa hari setelah masa berlaku habis. Padahal, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diperpanjang sebelum tanggal kedaluwarsa berakhir.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa masa berlaku SIM agar tidak perlu mengulang seluruh proses penerbitan dari awal yang memakan waktu, biaya, serta tenaga lebih banyak.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa aturan mengenai masa berlaku SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
Menurut Prianggo, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan perseorangan maupun kendaraan umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan hanya bisa diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
“Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” ujar Prianggo seperti dikutip dari Kompas.com.
Penjelasan itu menegaskan bahwa jika pemilik SIM melewati masa berlaku, maka statusnya bukan lagi perpanjangan melainkan penerbitan SIM baru. Dengan kata lain, pemohon harus mengikuti prosedur dari awal sebagaimana saat pertama kali membuat SIM.
Prianggo menambahkan bahwa setiap SIM yang sudah melewati masa aktif wajib diproses sebagai penerbitan baru. Artinya, pemilik SIM harus kembali mengikuti tahapan administrasi, tes teori, hingga ujian praktik mengemudi.
“Aturannya jelas, SIM yang masa berlakunya habis harus dilakukan penerbitan SIM baru,” katanya.
Ketentuan ini diterapkan bukan tanpa alasan. Kepolisian menilai evaluasi ulang terhadap kemampuan pengemudi penting dilakukan demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Pengendara yang kembali mengajukan SIM baru dianggap perlu memastikan kompetensinya masih memenuhi standar berkendara yang aman di jalan raya.
Selain itu, sistem administrasi SIM di Indonesia juga telah terintegrasi secara digital sehingga masa berlaku dokumen tercatat secara otomatis. Ketika masa aktif habis, data SIM akan dianggap tidak berlaku dan tidak dapat langsung diperpanjang.
Meski demikian, kepolisian tetap memberikan dispensasi pada kondisi tertentu. Biasanya, kebijakan khusus diberikan apabila masa berlaku SIM habis tepat pada hari libur nasional, tanggal merah, atau cuti bersama ketika layanan Satpas tidak beroperasi.
Dalam situasi tersebut, pemegang SIM umumnya masih diberi kesempatan melakukan perpanjangan pada hari kerja berikutnya tanpa harus membuat SIM baru. Namun, kebijakan dispensasi tersebut bersifat sementara dan mengikuti keputusan masing-masing kepolisian daerah.
Karena itu, masyarakat disarankan aktif mencari informasi resmi melalui Satpas, media sosial kepolisian, atau layanan informasi Korlantas Polri agar tidak salah memahami aturan yang berlaku.
Di sisi lain, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa proses pembuatan SIM baru membutuhkan biaya dan waktu lebih besar dibanding perpanjangan biasa. Selain harus mengikuti ujian ulang, pemohon juga wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi tambahan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri, biaya penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100 ribu.
Nominal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan kebutuhan administrasi lain yang wajib dipenuhi pemohon.
Untuk mengurus SIM baru, pemohon harus menyiapkan sejumlah dokumen seperti KTP asli, fotokopi KTP, surat keterangan sehat jasmani, surat lulus tes psikologi, serta bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih aktif.
Selain syarat administrasi, pemohon juga diwajibkan mengikuti tahapan ujian teori dan praktik. Jika tidak lulus, peserta harus mengulang sesuai jadwal yang ditentukan pihak kepolisian.
Korlantas Polri sebelumnya juga terus mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pengingat masa berlaku SIM maupun aplikasi digital yang kini tersedia untuk memudahkan proses administrasi. Dengan perkembangan layanan digital, masyarakat sebenarnya bisa mengetahui jadwal kedaluwarsa SIM lebih awal sehingga risiko keterlambatan dapat dihindari.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga pernah menyampaikan bahwa kesadaran administrasi berkendara masih menjadi tantangan di Indonesia. Menurutnya, banyak pengendara baru mengecek masa berlaku SIM ketika sudah mendekati tenggat waktu atau bahkan setelah kedaluwarsa.
Ia menilai disiplin administrasi sama pentingnya dengan kepatuhan berlalu lintas karena SIM bukan hanya dokumen legalitas, tetapi juga bukti kompetensi pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan di jalan umum.
Di beberapa daerah, antrean panjang di Satpas juga sering menjadi alasan masyarakat menunda perpanjangan SIM. Padahal saat ini layanan perpanjangan sudah tersedia melalui SIM keliling maupun aplikasi Digital Korlantas Polri yang mempermudah proses pengajuan tanpa harus datang terlalu lama ke kantor pelayanan.
Karena itu, pemilik kendaraan dianjurkan memperpanjang SIM jauh sebelum tanggal kedaluwarsa. Selain menghindari kewajiban membuat SIM baru, langkah tersebut juga membantu masyarakat menghemat biaya, tenaga, dan waktu.
Dengan memahami aturan yang berlaku, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam mengurus dokumen kendaraan dan tidak lagi menganggap keterlambatan satu hari sebagai hal sepele. Sebab, ketika SIM sudah melewati masa aktif, proses administrasi yang harus dijalani akan kembali dari tahap awal seperti membuat SIM untuk pertama kalinya.
Tinggalkan Balasan