Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan QR Code kepada orang lain, termasuk melalui aplikasi pesan instan maupun media sosial. Sebab, QR Code tersebut merupakan identitas digital yang terhubung langsung dengan data kendaraan dan kuota BBM subsidi.
Menurutnya, kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan barcode dapat membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan barcode, masyarakat segera melapor agar bisa dilakukan pengecekan,” kata Rahedi.
Pertamina, lanjut dia, memiliki aturan tegas terkait distribusi BBM subsidi. Tidak hanya konsumen, lembaga penyalur atau SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam beberapa hari terakhir, persoalan penyalahgunaan QR Code BBM subsidi menjadi perhatian masyarakat, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah warga Kota Kupang mengaku mengalami kendala saat mengisi BBM subsidi di SPBU karena sistem menunjukkan kuota mereka telah habis digunakan.
Padahal, pemilik kendaraan mengaku belum melakukan pengisian BBM subsidi dalam periode tersebut.
Keluhan serupa banyak disampaikan pengguna Pertalite dan Solar subsidi yang mendadak tidak bisa melakukan transaksi karena barcode mereka tercatat sudah dipakai. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan QR Code oleh pihak lain.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) sebelumnya juga mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang melibatkan penggunaan QR Code milik orang lain.
Dalam kasus tersebut, polisi menemukan dugaan praktik pembelian BBM subsidi secara ilegal menggunakan barcode yang bukan milik pelaku. Modus ini dilakukan untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar yang kemudian diduga diperjualbelikan kembali.
Pihak kepolisian menyebut sekitar 40 orang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan tersebut.
Kasus itu menjadi perhatian serius karena distribusi BBM subsidi sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Penyalahgunaan kuota dinilai dapat merugikan negara sekaligus menghambat distribusi energi bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan