Friderica menjelaskan bahwa rencana tersebut juga sejalan dengan penguatan sistem pengawasan dan informasi kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem tersebut digunakan untuk memantau rekam jejak pembiayaan debitur sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel.
SLIK merupakan sistem informasi yang mencatat data kredit maupun pembiayaan nasabah di sektor jasa keuangan. Melalui sistem tersebut, lembaga keuangan dapat melihat histori pinjaman calon debitur sebelum memberikan pembiayaan baru.
Menurut Friderica, keberadaan SLIK membantu industri keuangan menjaga kualitas kredit sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki riwayat pembayaran baik. Dengan sistem itu, proses penyaluran KUR juga diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
“SLIK mendukung transparansi informasi kredit sehingga lembaga penyalur dapat menilai profil risiko debitur secara lebih baik,” katanya.
Selain mendorong penurunan bunga, OJK juga membuka peluang agar penyaluran KUR tidak hanya bergantung pada sektor perbankan. Friderica mengatakan perusahaan-perusahaan milik negara yang memiliki kapasitas pembiayaan juga dapat dilibatkan untuk memperluas jangkauan program kredit rakyat tersebut.
Ia menilai keterlibatan lebih banyak lembaga penyalur akan memperbesar akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif, terutama di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan secara optimal.
“Mungkin perusahaan BUMN lain yang memiliki kemampuan dan pengalaman penyaluran kredit kepada masyarakat juga bisa didorong menjadi penyalur KUR,” ujarnya.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan sektor UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional.
Karena itu, kebijakan pembiayaan murah dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang rentan terdampak kenaikan biaya produksi dan perlambatan ekonomi.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai rencana penurunan bunga KUR menjadi 5 persen berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sektor usaha kecil.
Menurut Bhima, biaya pinjaman yang lebih rendah dapat membantu pelaku UMKM mengurangi beban operasional sehingga keuntungan usaha bisa dialokasikan untuk ekspansi bisnis maupun perekrutan tenaga kerja baru.
“Jika implementasi kebijakan tepat sasaran, dampaknya cukup besar terhadap pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Bhima.
Tinggalkan Balasan