Dalam perkara itu, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun. Jaksa penuntut umum menilai terdapat penyimpangan dalam proyek digitalisasi pendidikan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Program digitalisasi pendidikan sendiri diluncurkan pemerintah untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, terutama pada masa pandemi Covid-19. Salah satu fokus program tersebut adalah pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Namun, proyek itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Sejumlah pihak menilai penggunaan perangkat Chromebook dinilai kurang efektif di beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.
Jaksa dalam dakwaannya menyebut pengadaan laptop dan sistem pendukung digital diduga dilakukan tanpa kajian memadai sehingga berpotensi merugikan negara. Selain itu, proyek tersebut juga diduga melibatkan pengkondisian tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Nadiem sendiri membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kebijakan digitalisasi pendidikan dibuat untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan nasional. Ia menyebut seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidikan pada masa pandemi.
Kasus yang menjerat mantan pendiri Gojek itu terus menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran pendidikan dalam jumlah besar. Selain itu, keterlibatan sejumlah pejabat dan staf di lingkungan kementerian juga menambah sorotan terhadap tata kelola proyek pemerintah berbasis teknologi.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menilai pengakuan Nadiem mengenai tambahan penghasilan untuk staf khusus menunjukkan adanya persoalan dalam sistem remunerasi pejabat nonstruktural di pemerintahan.
Menurut Agus, posisi staf khusus memang sering kali diisi kalangan profesional yang berasal dari sektor swasta dengan standar pendapatan lebih tinggi dibanding birokrasi pemerintah. Hal itu membuat sebagian pejabat akhirnya mencari cara untuk mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang direkrut.
“Fenomena seperti ini menunjukkan perlunya evaluasi sistem penghasilan bagi tenaga profesional di pemerintahan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” ujar Agus.
Meski demikian, Agus menilai penggunaan dana pribadi untuk membantu staf secara prinsip tidak melanggar hukum selama tidak berasal dari sumber yang berkaitan dengan proyek pemerintah atau kepentingan tertentu. Namun, transparansi tetap diperlukan agar tidak memunculkan konflik kepentingan.
Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan pengakuan Nadiem mengenai pemberian tambahan dana pribadi belum tentu berkaitan langsung dengan perkara korupsi yang sedang disidangkan.
Menurut Fickar, dalam hukum pidana korupsi yang menjadi fokus utama adalah apakah terdapat penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, atau keuntungan melawan hukum dalam proyek pengadaan Chromebook tersebut.
“Pemberian tambahan penghasilan dari uang pribadi secara hukum harus dibuktikan sumber dananya serta kaitannya dengan perkara pokok,” kata Fickar.
Ia menilai publik perlu memisahkan antara aspek kebijakan personal dengan substansi perkara korupsi yang sedang diproses di pengadilan. Meski demikian, pengakuan tersebut tetap memiliki nilai penting dalam membuka gambaran mengenai pola kerja dan hubungan internal di lingkungan kementerian saat itu.
Dalam persidangan sebelumnya, jaksa mengungkap proyek pengadaan laptop Chromebook mencapai nilai triliunan rupiah dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan Kemendikbudristek. Penyidik juga menelusuri aliran dana serta proses pengambilan keputusan dalam proyek tersebut.
Tinggalkan Balasan