Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara diperkirakan kembali menerima tambahan dana sekitar Rp49 triliun yang berasal dari denda administratif serta aset keuangan tidak bertuan yang terkait dengan dugaan tindak ilegal sejumlah oknum. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda penyerahan dana hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Baca Juga
Polisi Ungkap Penyebab Siswi 16 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Sekolah di Semarang
Roy Suryo Berduka, Rekan Seperjuangan Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal
Bupati Kupang Dipolisikan Atas Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.