Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH yang dinilai berhasil meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan aturan di kawasan hutan. Satgas tersebut diketahui aktif melakukan penertiban terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah.
Menurut Prabowo, kerja Satgas PKH tidak hanya membantu mengembalikan aset negara, tetapi juga memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar lebih transparan dan berkeadilan. Ia menilai keberadaan satgas menjadi bukti bahwa pemerintah serius memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan lahan dan eksploitasi sumber daya yang merugikan negara.
Dalam acara itu, Satgas PKH kembali menyerahkan dana hasil denda administratif senilai Rp10,2 triliun kepada negara. Nilai tersebut menambah total setoran yang sebelumnya telah beberapa kali diserahkan dalam agenda serupa.
Prabowo menyebut penyerahan kali ini merupakan yang keempat kalinya dilakukan pemerintah bersama Satgas PKH. Jika ditotal dengan penyerahan sebelumnya, nilai dana yang berhasil diamankan negara telah mendekati Rp50 triliun.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi antarlembaga, khususnya antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, PPATK, dan tim penertiban kawasan hutan. Menurutnya, langkah bersama tersebut penting untuk memastikan kerugian negara akibat praktik ilegal dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pemerintah juga disebut akan terus memperkuat sistem pelacakan aset dan transaksi keuangan mencurigakan agar praktik pencucian uang maupun pelarian aset hasil korupsi dapat dicegah sejak dini. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara PPATK, Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian teknis semakin diperluas guna mempermudah proses identifikasi aset yang berpotensi merugikan negara.
Tinggalkan Balasan