Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya proses perizinan investasi di Indonesia yang dinilai masih menjadi hambatan besar bagi dunia usaha dan masuknya modal ke dalam negeri. Dalam pidatonya di acara penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026), Prabowo mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait proses birokrasi yang berbelit dan memakan waktu terlalu lama.

Menurut Prabowo, sejumlah investor mengeluhkan proses pengurusan izin usaha di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Kondisi tersebut dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang mampu menerbitkan izin investasi hanya dalam hitungan minggu.

“Mereka ingin bekerja, mereka ingin investasi, tetapi kadang-kadang harus menunggu izin satu tahun sampai dua tahun. Sementara di negara lain dua minggu sudah selesai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Baca Juga
Rektor Unhas Bangga Prestasi Mahasiswa di PIMNAS dan Raihan Habibie Prize
Warga Protes Pohon Mahoni Ditebang di Pejaten Raya Jaksel, Trotoar Dipersoalkan
MPR Tetapkan 2 Desember sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Pernyataan itu disampaikan di hadapan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, serta jajaran kementerian dan lembaga yang hadir dalam agenda penyerahan hasil denda administratif dari Satgas PKH. Prabowo menegaskan bahwa persoalan lambatnya perizinan harus segera dibenahi karena dapat memengaruhi daya saing Indonesia di mata investor global.

Ia menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara tetangga yang dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan investasi secara cepat tanpa mengorbankan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak kalah bersaing dalam memperebutkan arus investasi internasional.

Prabowo juga menyinggung kecenderungan munculnya regulasi-regulasi baru yang justru memperpanjang rantai birokrasi. Ia mengatakan banyak aturan yang pada akhirnya menimbulkan celah praktik tidak sehat dalam proses perizinan.

“Kalau negara lain bisa dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan. Terus terang saja saya sampaikan, sering kali regulasi muncul karena ada peluang-peluang tertentu,” kata Prabowo.