Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti praktik oknum birokrasi yang diduga memanfaatkan proses perizinan untuk meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha agar izin lebih cepat diterbitkan. Menurutnya, praktik seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak iklim investasi nasional dan menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mempercepat reformasi birokrasi, salah satunya melalui pembentukan satuan tugas khusus deregulasi. Satgas tersebut nantinya akan melibatkan para ahli dan kementerian terkait untuk mengevaluasi berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi.
Ia mengaku telah meminta Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengumpulkan para pakar guna membentuk tim khusus percepatan deregulasi.
“Mensesneg saya minta nanti kumpulkan pakar-pakar. Kita bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan aturan, jangan dipersulit,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pengusaha yang memiliki niat baik untuk membangun usaha dan membuka lapangan pekerjaan harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Ia menilai investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan atau merugikan negara. Menurutnya, penyederhanaan regulasi bukan berarti menghapus pengawasan, melainkan mempercepat pelayanan tanpa mengurangi aspek hukum dan tata kelola yang baik.
“Yang nakal kita tertibkan, tetapi yang benar-benar mau bekerja harus dibantu,” tegasnya.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang terus mendorong reformasi perizinan melalui sistem digital dan integrasi layanan investasi. Salah satu langkah yang sebelumnya dilakukan pemerintah adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memangkas birokrasi dan mempercepat penerbitan izin usaha.
Namun dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha masih mengeluhkan tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah, lamanya proses administrasi teknis, hingga banyaknya persyaratan tambahan yang dianggap memperlambat realisasi investasi.
Tinggalkan Balasan