Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap anggaran subsidi energi nasional. Pemerintah menilai distribusi BBM subsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena sebagian pengguna kendaraan mewah maupun kendaraan bermesin besar masih dapat membeli Pertalite dan Biosolar dengan harga yang disubsidi negara.
Selain faktor ketepatan sasaran, lonjakan harga minyak dunia juga menjadi alasan utama pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi. Konflik geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut harga Indonesian Crude Price (ICP) sempat menyentuh level sekitar US$ 100 per barel. Padahal asumsi ICP dalam APBN 2026 hanya berada di kisaran US$ 70 per barel.
Secara rata-rata, harga ICP sejak Januari hingga awal April 2026 berada di level sekitar US$ 77,8 per barel dan kini masih bertahan di kisaran US$ 79 hingga US$ 80 per barel. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap subsidi energi semakin besar.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperberat beban anggaran pemerintah. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus Rp 17.500 per dolar AS, lebih tinggi dibanding asumsi APBN 2026 yang berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS.
Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dinilai akan meningkatkan biaya impor energi serta memperbesar kebutuhan subsidi BBM. Pemerintah khawatir anggaran subsidi energi akan membengkak apabila tidak dilakukan langkah pengendalian konsumsi.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp 118,7 triliun atau setara 26,6 persen dari total pagu APBN 2026. Jumlah tersebut terdiri dari kompensasi energi sebesar Rp 66,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 52,5 triliun.
Apabila tren harga minyak dunia terus meningkat, pemerintah memperkirakan kebutuhan subsidi bisa melonjak lebih besar hingga akhir tahun. Karena itu, revisi aturan penyaluran BBM subsidi dianggap penting agar anggaran negara tetap terjaga.
Selain pembatasan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin, pemerintah juga tengah menyiapkan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram. Nantinya subsidi gas melon tidak lagi berbasis komoditas, tetapi berbasis penerima manfaat.
Penyaluran subsidi akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan skema tersebut, pemerintah berharap subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kalau elpiji 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE dan DTKS, itu juga ada satu penghematan,” ujar Satya.
Tinggalkan Balasan