Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Di sektor transportasi, percepatan elektrifikasi kendaraan dan pengembangan transportasi publik terus didorong untuk menekan konsumsi BBM nasional.
Selain itu, audit energi untuk industri besar juga mulai diperkuat guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Pada sisi pasokan, pemerintah mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara dan gas bagi pembangkit listrik PLN serta peningkatan mandatori biodiesel B50 untuk menekan impor solar.
Satya menilai berbagai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Menurut dia, fluktuasi harga energi dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal Indonesia karena sebagian kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.
Apabila revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 resmi diterapkan, pola konsumsi BBM masyarakat diperkirakan akan berubah. Pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin besar kemungkinan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi.
Kondisi itu diperkirakan paling dirasakan pemilik kendaraan lama bermesin besar yang masih banyak beroperasi di sejumlah daerah. Sebagian masyarakat menilai kendaraan tua belum tentu dimiliki kelompok mampu, sehingga pemerintah diharapkan menyiapkan skema yang adil agar kebijakan tidak memberatkan masyarakat menengah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut ialah memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Pembahasan revisi Perpres masih terus berlangsung dan hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi batas kapasitas mesin kendaraan yang nantinya diperbolehkan membeli Pertalite maupun Solar subsidi. Namun wacana tersebut sudah memicu perhatian luas karena akan berdampak langsung pada pola konsumsi energi masyarakat Indonesia.
Tinggalkan Balasan