Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi menyatakan status ibu kota negara secara hukum masih berada di Jakarta. Otorita IKN memastikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan tahapan pembangunan Nusantara yang saat ini terus berlangsung sesuai rencana pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Pantouw, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Menurut Troy, Otorita IKN menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan Nusantara tetap menjadi agenda strategis nasional yang dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Troy dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Nusantara masih berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekosistem bisnis dan investasi. Menurut OIKN, progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.
Pembangunan Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menetapkan wilayah di Kalimantan Timur tersebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta.
Pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan nasional, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Meski demikian, dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara hukum status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara secara legal dan politik, namun pelaksanaan pemindahan secara resmi masih menunggu keputusan presiden.
“Maka, ibu kota tetap berkedudukan di Jakarta,” ujar Adies Kadir saat membacakan pertimbangan Mahkamah.
Tinggalkan Balasan