Mahkamah juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai status ibu kota negara harus dibaca secara menyeluruh bersama aturan lain yang terkait. Salah satunya adalah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebut ketentuan mengenai pemindahan ibu kota mulai berlaku setelah adanya keputusan presiden.
Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terjadi kekosongan status ibu kota negara sebagaimana didalilkan pemohon dalam gugatan tersebut. Jakarta tetap menjalankan status sebagai ibu kota negara sampai seluruh proses pemindahan resmi ditetapkan pemerintah melalui keputusan presiden.
Menurut Troy, putusan tersebut justru memperjelas posisi hukum pemindahan ibu kota negara. Otorita IKN menilai keputusan Mahkamah mempertegas bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara akan berlaku efektif setelah seluruh mekanisme konstitusional dan administratif diselesaikan pemerintah.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN,” ujar Troy.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno. Ia meminta masyarakat tidak salah memahami putusan Mahkamah Konstitusi seolah pembangunan IKN dihentikan.
Menurut Romy, putusan tersebut hanya menegaskan status hukum ibu kota negara saat ini, bukan membatalkan proyek pembangunan Nusantara yang sudah berjalan.
“Jangan dipahami seolah pembangunan IKN berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan,” kata Romy.
Ia menilai keputusan Mahkamah justru memberikan kepastian hukum mengenai tahapan pemindahan ibu kota negara. Selama keputusan presiden belum diterbitkan, Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara, sementara pembangunan Nusantara tetap dapat dilanjutkan sebagai proyek strategis nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan IKN memang menjadi salah satu agenda besar pemerintah yang mendapat perhatian luas dari publik maupun investor. Pemerintah menargetkan Nusantara menjadi pusat pemerintahan modern dengan konsep kota hijau dan berkelanjutan.
Berbagai proyek infrastruktur dasar telah dibangun di kawasan tersebut, termasuk jalan utama, kawasan istana kepresidenan, perkantoran kementerian, hunian aparatur sipil negara, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga terus mendorong investasi sektor swasta untuk mendukung pengembangan kawasan bisnis, pendidikan, kesehatan, dan teknologi di Nusantara. OIKN menyebut sejumlah investor domestik maupun internasional masih menunjukkan minat terhadap proyek tersebut.
Tinggalkan Balasan