Meski memperketat aturan transaksi tanpa dokumen pendukung, BI menegaskan tidak melarang masyarakat maupun pelaku usaha membeli valuta asing. Bank sentral hanya meminta agar pembelian dolar dan mata uang asing lainnya dilakukan berdasarkan kebutuhan ekonomi yang nyata dan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung.
Menurut Ruth, masyarakat tetap dapat melakukan pembelian valas dalam jumlah besar selama memiliki underlying yang jelas, seperti untuk kebutuhan impor barang, pembayaran pendidikan di luar negeri, transaksi bisnis internasional, pembayaran utang luar negeri, maupun kebutuhan lain yang memiliki dasar transaksi yang sah.
“Message-nya adalah kami tidak membatasi beli valas. Mau beli berapa saja silakan. Tetapi kalau membeli valas harus ada underlying-nya sehingga tidak bersifat spekulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan underlying merupakan dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan riil atas transaksi valuta asing. Dalam praktiknya, dokumen tersebut dapat berupa invoice impor, bukti pembayaran pendidikan, kontrak bisnis, hingga dokumen arus kas perusahaan yang membutuhkan transaksi valas.
“Misalnya untuk tuition fee anak sekolah di luar negeri, selama bisa menunjukkan kebutuhan dan cash flow-nya, itu diperbolehkan. Yang tidak bisa adalah transaksi untuk tujuan spekulasi,” kata Ruth.
Selain memperketat transaksi spot tanpa underlying, BI juga mengambil langkah lain untuk menjaga likuiditas pasar valuta asing domestik. Salah satunya dengan meningkatkan batas transaksi derivatif tertentu berupa swap beli dan swap jual dari sebelumnya US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung kecukupan likuiditas dolar di pasar domestik sekaligus memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku pasar keuangan dalam mengelola kebutuhan valuta asing mereka. BI menilai instrumen derivatif tetap diperlukan untuk mendukung aktivitas lindung nilai atau hedging di tengah tingginya ketidakpastian pasar global.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga tengah memperkuat aspek legal documentation dalam transaksi derivatif. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengaturan credit support annex (CSA) yang menjadi bagian dari standar ISDA Master Agreement yang umum digunakan dalam transaksi keuangan internasional.
Ruth menjelaskan penguatan aspek hukum tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi bank-bank global maupun institusi keuangan internasional yang melakukan transaksi di pasar keuangan Indonesia. Dengan dokumentasi yang lebih kuat, transaksi derivatif di pasar domestik diharapkan menjadi lebih kredibel dan kompetitif.
Tinggalkan Balasan