Menurut BI, kebijakan penguatan transaksi valas sebenarnya bukan hal baru. Langkah serupa pernah diterapkan pada 2015 ketika pasar keuangan global mengalami gejolak akibat taper tantrum dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang memicu tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Saat itu, BI juga memperketat pengawasan transaksi valuta asing untuk mengurangi tekanan terhadap pasar domestik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasar valas saat ini.
Ruth menegaskan pelemahan nilai tukar bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara di kawasan regional maupun global. Karena itu, BI berupaya mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan dari sisi domestik untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional.
“Kita tidak sendiri. Pelemahan kurs juga terjadi di regional dan global. Namun setidaknya kita bisa mengerjakan apa yang ada di dalam negeri,” katanya.
Kebijakan terbaru BI tersebut diperkirakan akan berdampak pada perilaku transaksi valuta asing di perbankan dan pasar keuangan domestik. Pelaku usaha maupun individu yang memiliki kebutuhan riil tetap dapat melakukan transaksi seperti biasa dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Sementara itu, ruang untuk transaksi spekulatif diperkirakan akan semakin terbatas seiring pengetatan aturan yang diterapkan bank sentral.
Tinggalkan Balasan