Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat yang selama ini dijalankan oleh pemerintah bersama Pertamina tidak dapat disamakan dengan isu viral mengenai pembatasan kendaraan tertentu. Program tersebut merupakan kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi agar hanya diterima oleh kelompok yang memang berhak sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, implementasi Subsidi Tepat lebih berfokus pada pengaturan data dan verifikasi pengguna kendaraan melalui sistem yang telah ditentukan, bukan pelarangan berdasarkan merek mobil atau kapasitas mesin secara sepihak sebagaimana yang ramai beredar di media sosial. Dengan demikian, narasi yang mengaitkan program tersebut dengan larangan pembelian Pertalite bagi jenis kendaraan tertentu adalah keliru.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pembatasan BBM subsidi memang kerap muncul dan menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya konsumsi energi dan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi. Namun demikian, Pertamina menegaskan bahwa setiap kebijakan energi berskala nasional akan selalu diumumkan secara resmi melalui saluran pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Pertamina Patra Niaga juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya dapat berdampak luas terhadap stabilitas informasi publik, terutama di sektor energi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, verifikasi informasi menjadi langkah penting sebelum membagikan ulang suatu kabar di ruang digital.
Perusahaan mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi resmi melalui kanal pemerintah, regulator energi, maupun Pertamina itu sendiri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan.
Tinggalkan Balasan