Menurut keterangan yang disampaikan dalam proses klarifikasi, upaya pencarian keluarga kandung juga telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk setelah yang bersangkutan kembali dan menetap di Indonesia sejak tahun 2021. Meskipun telah berusaha menelusuri berbagai informasi melalui jalur administratif dan lokal, keberadaan keluarga biologisnya masih belum dapat dipastikan.
Kementerian Hukum menegaskan bahwa proses verifikasi ini masih terus berjalan dan membutuhkan waktu yang panjang mengingat kompleksitas data serta rentang waktu kejadian yang sudah sangat lama. Banyak dokumen yang berasal dari periode pasca kemerdekaan hingga beberapa dekade setelahnya diduga tidak terdigitalisasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pelacakan.
Pemerintah menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan adopsi ilegal ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu yang mungkin terdampak. Hak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan kewarganegaraan menjadi bagian penting yang sedang diupayakan dalam proses penelusuran ini.
Hingga saat ini, Kementerian Hukum terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap terkait dugaan ribuan kasus adopsi ilegal tersebut. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus membuka jalan bagi para pihak yang terdampak untuk memperoleh kembali identitas dan hubungan keluarga mereka di Indonesia.
Tinggalkan Balasan