Hamdan Zoelva: Sengketa Tanah Jangan Jadi Alat Ambil Alih Bisnis Hotel Sultan

Ia menyinggung pernyataan Direktur PPKGBK yang menyebut kawasan Hotel Sultan akan dijadikan ruang terbuka hijau. Menurutnya, tidak ada jaminan para pekerja akan kembali dipekerjakan apabila hotel berhenti beroperasi.

Ketiga, Hamdan menilai langkah eksekusi tersebut dapat berdampak buruk terhadap iklim investasi nasional karena dianggap menjadikan proses hukum sebagai alat untuk mengambil alih aset, bangunan, dan bisnis yang dibangun serta dikelola oleh PT Indobuildco.

Hamdan menegaskan sengketa yang terjadi sejatinya hanya menyangkut tanah, bukan bangunan maupun bisnis hotel.

“Yang disengketakan adalah tanahnya, bukan bangunan dan bukan bisnis hotel. Bisnis Hotel Sultan sepenuhnya milik PT Indobuildco,” kata Hamdan.

Ia menjelaskan bangunan Hotel Sultan dibangun menggunakan dana perusahaan, bukan menggunakan uang negara dan bukan pula dalam skema Build, Operate, Transfer (BOT).

Karena itu, menurutnya bangunan dan kegiatan usaha hotel tidak dapat otomatis diambil alih melalui proses eksekusi pengosongan lahan.

“Bangunan Hotel Sultan dibangun sendiri oleh PT Indobuildco. Jadi tidak ada dasar hukum mengambil alih bangunan dan bisnis tanpa mekanisme yang jelas serta ganti rugi yang adil,” ujarnya.

Hamdan juga mengingatkan bahwa apabila eksekusi dilakukan tanpa memperhatikan hak atas bangunan dan bisnis hotel, maka dampaknya bukan sekadar pengosongan lahan, tetapi juga penghentian operasional Hotel Sultan secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak luas terhadap pekerja, tenant, mitra usaha, penyelenggaraan acara, hingga penerimaan negara dari sektor pajak dan aktivitas ekonomi hotel.

“Hotel Sultan adalah bisnis jasa. Jika eksekusi dilakukan secara keliru, hotel bisa berhenti beroperasi. Dampaknya bukan hanya bagi Indobuildco, tetapi juga pekerja, tenant, mitra usaha, hingga negara,” ucap Hamdan.

Ia juga membantah anggapan bahwa tidak ada lagi dasar hukum untuk menunda eksekusi.

Menurut Hamdan, masih terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum putusan serta-merta dijalankan, termasuk kejelasan objek sengketa, perlindungan terhadap hak pihak ketiga, hingga jaminan sebagaimana diatur Mahkamah Agung.