“Penetapan pengadilan bukan berarti seluruh syarat hukum otomatis terpenuhi. Tetap harus ada kejelasan objek, perlindungan hak pihak ketiga, dan jaminan sesuai ketentuan SEMA,” tegasnya.
Hamdan menyebut PT Indobuildco tidak menolak penyelesaian sengketa dan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah guna mencari solusi yang adil serta sesuai koridor hukum.
“Indobuildco tidak melawan negara. Kami hanya meminta hukum ditegakkan secara benar. Jika pemerintah ingin menyelesaikan persoalan ini, maka duduk bersama dan hitung seluruh hak para pihak, termasuk bangunan, bisnis, dan hak atas tanah,” katanya.
Ia menambahkan, apabila tercapai perdamaian antara para pihak, maka proses eksekusi dipastikan tidak akan dilanjutkan.
Di akhir pernyataannya, Hamdan menegaskan penyelesaian sengketa Hotel Sultan tidak boleh dilakukan dengan cara yang berpotensi menghentikan bisnis hotel yang telah berjalan puluhan tahun.
“Negara harus hadir sebagai penegak keadilan. Sengketa tanah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil alih bangunan dan bisnis Hotel Sultan tanpa mekanisme hukum yang jelas,” tutup Hamdan.
Tinggalkan Balasan