Menurutnya, proses hukum yang masih berjalan perlu dihormati sebelum dilakukan tindakan yang bersifat final dan berpotensi sulit dipulihkan apabila di kemudian hari terdapat perubahan putusan.
Bagir juga mengingatkan bahwa kewenangan negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyat tidak dapat dijalankan tanpa batas.
Tindakan terhadap hak warga negara, katanya, harus didasarkan pada kepentingan umum yang jelas, adanya penyalahgunaan hak, atau alasan hukum lain yang sah.
“Dari berbagai penjelasan yang saya dengarkan, saya belum melihat adanya keadaan yang menunjukkan pemegang hak telah menyalahgunakan haknya. Saya juga belum melihat kepentingan umum yang mendesak atau alasan ketertiban umum yang luar biasa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hak yang diperoleh secara sah harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dicabut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Abraham Samad menilai Pontjo Sutowo menjadi korban tindakan yang mengarah pada kriminalisasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Pontjo Sutowo dikriminalisasi oleh pejabat pemerintah. Rakyat harus melawan kezaliman penguasa,” tegas Abraham.
Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan satu pihak, tetapi juga menjadi ujian terhadap perlindungan hak warga negara dalam menghadapi penggunaan kekuasaan negara.
Dalam forum yang sama, Hamdan Zoelva memaparkan sejumlah persoalan hukum yang menurutnya menjadi titik krusial dalam sengketa Hotel Sultan.
Hamdan mempertanyakan masuknya tanah milik PT Indobuildco ke dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL) tanpa adanya pelepasan hak maupun pemberian ganti kerugian.
Ia menilai hal tersebut dapat menjadi persoalan hukum yang serius apabila memang tidak pernah dilakukan secara sah.
Selain itu, Hamdan menegaskan bahwa HPL bukanlah hak kepemilikan atas tanah sebagaimana Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai.
“HPL adalah kewenangan untuk mengelola tanah negara, bukan hak milik atas tanah. Karena itu tidak dapat diperlakukan seolah-olah memiliki kedudukan yang secara otomatis menghapus hak pihak lain,” ujarnya.
Hamdan juga menyoroti tuntutan penyerahan bangunan Hotel Sultan kepada negara. Menurutnya, hukum agraria Indonesia menganut asas pemisahan horizontal yang memungkinkan kepemilikan tanah dan bangunan berada pada pihak yang berbeda.
Ia menegaskan bangunan Hotel Sultan dibangun oleh PT Indobuildco dengan investasi sendiri yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan tidak berasal dari dana negara maupun skema Build, Operate, Transfer (BOT).
“Bangunan itu tidak serta-merta menjadi milik pemegang HPL hanya karena berdiri di atas tanah yang dipersoalkan,” katanya.
Tinggalkan Balasan