Selain itu, Hamdan mempertanyakan dasar hukum penagihan royalti sekitar US$45 juta. Menurutnya, tidak pernah ada perjanjian maupun kesepakatan yang mengatur kewajiban pembayaran royalti tersebut.
“Tidak pernah ada perjanjian royalti dan tidak pernah ada kesepakatan pembayaran royalti. Lalu apa dasar hukumnya menentukan angka US$45 juta?” ujarnya.
Terkait pelaksanaan putusan serta-merta, Hamdan mengingatkan bahwa putusan tingkat pertama masih dapat berubah pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Karena itu, Mahkamah Agung selama ini menetapkan syarat yang ketat, termasuk kewajiban adanya jaminan dari pihak pemohon eksekusi.
Menurutnya, prinsip kehati-hatian tersebut belum terlihat diterapkan secara optimal dalam perkara Hotel Sultan.
“Ini bukan semata persoalan tanah atau administrasi. Ini menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum,” tegasnya.
Dukungan kepada Pontjo Sutowo juga disampaikan Din Syamsuddin. Ia menilai sengketa Hotel Sultan mencerminkan adanya ketidakadilan yang harus mendapat perhatian serius.
“Saya dan banyak pihak mendukung Bapak Pontjo Sutowo atas kezaliman yang dihadapinya, terutama terkait hak atas tanah dan Hotel Sultan yang diberikan oleh negara, tetapi sekarang ingin diambil kembali begitu saja,” ujarnya.
Din meminta aparat penegak hukum bertindak secara adil serta mengajak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mencari solusi.
“Saya mengetuk hati Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin beliau sebagai patriot yang berkomitmen terhadap keadilan akan membantu menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan eksekusi secara paksa berpotensi menimbulkan gejolak apabila dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Sementara itu, Pontjo Sutowo mengatakan peluncuran buku tersebut merupakan bagian dari upaya menyuarakan perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang ia rasakan, termasuk dalam sengketa Hotel Sultan.
“Hari ini kita meluncurkan buku ‘Jihad Melawan Ketidakadilan’. Dalam kasus Hotel Sultan banyak kejanggalan yang kami rasakan sebagai bentuk pengabaian terhadap keadilan,” ujarnya.
Pontjo menegaskan bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa perlawanan.
“Ketidakadilan harus dilawan. Tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh, ketidakadilan akan terus terjadi,” tegasnya.
Para narasumber dalam acara tersebut sepakat bahwa rencana eksekusi Hotel Sultan sebaiknya tidak dilakukan sebelum seluruh persoalan hukum yang masih diperdebatkan memperoleh kepastian.
Mereka meminta negara mengedepankan prinsip kehati-hatian, menghormati proses hukum yang masih berjalan, serta membuka ruang dialog dan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.
Tinggalkan Balasan