Menurut Koalisi, pemegang HGB seharusnya memperoleh hak prioritas atau kesempatan pertama untuk mengajukan perpanjangan maupun pembaruan hak, sepanjang tanah masih digunakan sesuai peruntukannya, pemegang hak memenuhi persyaratan, dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.
Koalisi merujuk pada:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 35 sampai Pasal 40;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah.
Ketiga, lindungi pekerja dan pihak ketiga
Koalisi meminta jaminan perlindungan terhadap hak karyawan Hotel Sultan, buruh, tenant, vendor, pemasok, pelaku usaha, dan seluruh pihak ketiga yang terdampak.
“Hotel Sultan bukan hanya tanah dan bangunan. Di dalamnya terdapat pekerja, keluarga karyawan, tenant, vendor, dan berbagai aktivitas ekonomi yang harus dilindungi,” kata Al Hams.
Tinggalkan Balasan