Keempat, utamakan negosiasi dan solusi adil
Koalisi mendorong agar sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, adil, bermartabat, dan menghasilkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.
Negosiasi antara pemerintah dan PT Indobuildco dinilai sebagai jalan yang lebih konstruktif dibandingkan eksekusi yang berpotensi menghentikan kegiatan usaha dan menimbulkan persoalan hukum, sosial, serta ekonomi baru.
Kelima, lindungi hak pengusaha pribumi
Koalisi menegaskan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut kepastian hukum secara formal, tetapi juga proses yang menjamin perlindungan terhadap hak setiap warga negara.
Koalisi meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan PT Indobuildco sebagai pengusaha pribumi yang telah berinvestasi, membuka lapangan kerja, dan menjalankan usaha Hotel Sultan selama puluhan tahun.
“Jangan sampai proses hukum justru menghilangkan hak pengusaha pribumi yang telah membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi kepada negara,” tegas Al Hams.
Keenam, jaga stabilitas nasional
Koalisi meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan politik apabila eksekusi tetap dipaksakan di tengah meningkatnya penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil.
Menurut Koalisi, penyelesaian yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan rasa keadilan dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses penegakan hukum.
Koalisi memastikan aksi pada 15 Juni 2026 akan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional. Istilah “menghadang” dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan sipil dan tekanan moral agar eksekusi dibatalkan atau ditunda sampai seluruh persoalan hukum diselesaikan.
“Kami akan menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi sikap kami tegas: batalkan eksekusi Hotel Sultan, hormati hukum, lindungi pekerja dan pihak ketiga, serta buka ruang negosiasi untuk memperoleh penyelesaian yang adil,” tutup Al Hams Qamarallah. []
Tinggalkan Balasan