Kupang, ERANASIONAL.COM – Kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) memunculkan beragam respons dari kalangan akademisi.
Meski mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk beraktivitas di ranah politik, sejumlah pengamat menilai waktu pelaksanaan kunjungan tersebut layak dipertanyakan karena berlangsung saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Esthon Niron, mengatakan tidak ada yang keliru dengan langkah Jokowi melakukan konsolidasi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Namun, menurutnya, perhatian publik saat ini lebih tertuju pada upaya mengatasi tantangan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, tekanan fiskal, hingga persoalan lapangan kerja.
“Yang menjadi sorotan bukan hak politiknya, melainkan momentum pelaksanaannya. Masyarakat berharap para tokoh nasional lebih mengedepankan solusi atas persoalan bangsa,” ujarnya.
Esthon menilai pengalaman seorang mantan kepala negara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan gagasan strategis dan masukan kepada pemerintah.
Ia berpandangan kontribusi tersebut akan lebih mencerminkan peran seorang negarawan dibanding keterlibatan yang terlalu intens dalam aktivitas politik praktis.
Ia juga menyinggung berbagai proyek strategis nasional yang dibangun selama pemerintahan Jokowi di NTT.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi daerah, serta menekan angka kemiskinan.
Di sisi lain, akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang, memiliki pandangan berbeda.
Tinggalkan Balasan